Dialog Papua, Tidak Boleh Ada Kata Sulit

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid mengatakan tidak ada kata sulit jika pemerintah ingin melaksanakan dialog Jakarta-Papua dengan serius. Hal itu diungkapkan Usman menanggapi pernyataan Utusan Khusus Pemerintah Farid Husein yang mengaku kesulitan memetakan siapa saja tokoh Papua yang akan diajak dalam proses dialog tersebut.

"Tidak dapat dijadikan alasan, kalau Farid Husein mengatakan seperti itu. Tidak ada kata sulit kalau ingin lakukan dialog di di Papua," ujar Usman saat melakukan konferensi pers di Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Senin (28/11/2011).

Sebelumnya, usai melakukan dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (23/11/2011), Farid Husein mengaku kesulitan mengelompokan tokoh dalam dialog Papua, lantaran banyak faksi di masyarakat Papua. Menurut dia, kelompok masyarakat di Papua, masing-masing ada pemimpinnya dengan jumlah yang cukup banyak.

Farid Husein, saran Usman, seharusnya dapat menjadikan anatomi kekuatan anggota separatis yang sudah dibentuk oleh kalangan militer tahun ini, sebagai acuan menentukan siapa tokoh-tokoh tersebut. Menurut Usman, dalam anatomi itu sudah diketahui beberapa tokoh lengkap dengan identitas dan atribut kelompoknya yang ingin menuntut kemerdekaan di Papua.

"Di dalam dokumen itu secara lengkap sudah diketahui siapa saja tokoh-tokoh yang menginginkan kemerdekaan Papua. Dengan kata lain, seharusnya kepada merekalah dialog itu ditujukan," kata Usman.

Lebih lanjut, ia menilai, dokumen anatomi itu saat ini justru sering dijadikan sasaran operasi tempur pemerintah dalam menumpas kelompok separatis di Papua. Padahal, menurut Usman, semestinya sasaran itulah yang dijadikan sasaran dialog oleh pemerintah.

"Satu lagi yang mesti diingat adalah operasi tempur atau pendekatan militer tak akan bisa meredam tuntutan merdeka mereka. Karena itu seharusnya, ya ajak mereka lakukan dialog secepatnya. Tidak ada kata sulit untuk lakukan dialog itu," tuturnya.

Sementara itu, pendapat yang sama juga dikemukakan Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom. Menurut Gomar, dialog tersebut harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi buruk di mata masyarakat.

"Jangan nantinya dialog itu malah hanya menjadi wacana dan bentuk pencitraan baru saja dari pemerintah. Kalau seperti itu tentu justru akan menjadi problem," kata Gomar.

Upaya dialog pernah dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai rapat terbatas mengenai persoalan di Papua pada Rabu (9/11/2011). Menurut Presiden, langkah dialog penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Pemerintah juga telah membuat Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai oleh Bambang Dharmono. Selain itu, pemerintah juga sudah menunjuk Farid Husein untuk menjadi perantara untuk mempercepat proses dialog Jakarta-Papua.