Rakyat Papua Ingin Didengar

Jakarta, Kompas - Rakyat Papua ingin didengar aspirasinya. Selama ini ada masalah politik dan kemanusiaan yang tidak tersentuh otonomi khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan proses komunikasi yang terus-menerus disertai dengan kepercayaan.

Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum tokoh-tokoh masyarakat Papua dengan Komisi I DPR, Rabu (23/11). Thaha al-Hamid dari Presidium Dewan Papua menyatakan, persoalan dasar Papua adalah masalah sejarah politik. Ada soal pembunuhan orang-orang Papua yang seakan diizinkan oleh negara. ”Ini semua tidak disentuh otonomi khusus,” kata Thaha.

Penyelesaian atas hal-hal tersebut merupakan prakondisi dari dialog yang formal. Hal ini tentunya harus didukung penuh oleh semua instansi pemerintah. Thaha mengharapkan, ada kesatuan visi dan pelaksanaan dari pemerintah karena dialog juga tidak bisa dilakukan kalau polisi dan tentara masih melakukan kekerasan di Papua. ”UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) ini penalti. Kalau gagal lagi gimana?” ujar Thaha.

Untuk penyelesaian yang paling bermartabat dan manusiawai, Pdt Socrates Sofyan Yoman menyatakan, dialog sebagai solusi. Ia sebagai orang Papua masih merasa tidak diperlakukan sebagai warga negara karena selalu harus berhadapan dengan kekerasan dan senjata ketika mereka mengekspresikan aspirasi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar para anggota DPR datang ke Papua dan masuk sampai ke desa-desa untuk berbicara dengan rakyat Papua apa yang sebenarnya mereka inginkan.

Sekretaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri juga meminta agar pendekatan kekerasan dihentikan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman menyetujui permintaan perwakilan tokoh Papua bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun sendiri menemui dan berbicara dengan orang Papua dan terutama mendengarkan aspirasi mereka.

Sementara itu, setelah berdiskusi dengan berbagai kalangan untuk membahas masalah Papua di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mendesak pemerintah membenahi manajemen keamanan dengan mengevaluasi penempatan pasukan TNI dan Polri di Papua. Hal ini penting sebagai prakondisi untuk mendorong dialog Papua-Jakarta yang dilakukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (EDN/FER)