Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komjak Berjalan seperti Kopaja

Kompas.com - 23/11/2011, 14:37 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan Komisi Kejaksaan (Komjak) dinilai belum efektif dalam mencegah adanya "jaksa nakal". Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, Komjak belum memiliki kewenangan dan posisi yang kuat dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap Kejaksaan.

"Selama ini ada Kopaja, Komisi Pengawas Kejaksaan. Akan tetapi, Kopaja ini seperti kopaja di jalan raya yang jalannya tersendat-sendat, power-nya enggak ada," kata Adnan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2011), menanggapi soal masih adanya jaksa Kejaksaan yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua hari lalu, KPK menangkap tangan jaksa Kejaksaan Negeri Cibinong, Sistoyo, karena diduga menerima suap.

Menurut Adnan, selain masalah internal di tubuh Kejaksaan seperti proses rekrutmen yang sarat nepotisme, pengawasan eksternal oleh Komjak yang belum maksimal juga membuka peluang adanya jaksa nakal.

Komjak yang ada saat ini, katanya, hanya berwenang sebatas memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung jika ada laporan masyarakat soal jaksa yang melanggar aturan. "Mereka bisa terima laporan masyarakat, tetapi tidak punya kewenangan memberi sanksi karena hanya sebatas rekomendasi yang disampaikan ke Jaksa Agung," ucap Adnan.

Hal tersebut sangat disayangkan mengingat negara telah mengeluarkan biaya untuk pembentukan Komjak. "Ongkos terbuang, tetapi lack of authority, kurang kekuasaan," ucap Adnan.

Oleh karena itu, kata Adnan, diperlukan penguatan fungsi dan posisi pada Komjak sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan di samping memperbaiki sistem pengawasan internal. Adapun perbaikan sistem pengawasan internal, menurut Adnan, dapat dilakukan, misalnya dengan pembaruan mekanisme promosi dan mutasi jaksa.

Mekanisme promosi jabatan para jaksa, kata dia, seharusnya dilakukan dengan memerhatikan prestasi. "Publik kan selama ini curiga, mekanisme promosi ini hanya bicara soal setoran, duit, bukan prestasi," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com