Sengketa GKI Yasmin, Presiden Harus Bertindak

Kompas.com - 16/11/2011, 19:07 WIB
Penulis Riana Afifah
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa pembangunan GKI Yasmin semakin berlarut-larut sejak Walikota Bogor, Diani Budiarto, tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.  Untuk itu, dipandang perlu ada tindakan tegas dari pusat agar kasus ini segera selesai.

"Saya kira perintah dari Presiden melalui Kepres kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan putusan MA itu yang paling cepat harus dilakukan," kata Advokat Senior, Adnan Buyung Nasution, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Menurutnya, hal ini perlu diambil mengingat kasus ini menemui kebuntuan karena proses hukum yang tadinya disepakati untuk menyelesaikan masalah justru tidak dipatuhi oleh Walikota Bogor sendiri. Padahal menurut aturan yang berlaku, keputusan hukum tertinggi harus dipatuhi oleh semua orang termasuk pemerintah.

"Jika keputusan hukum tertinggi diacuhkan pemerintah dalam hal ini Walikota maka berarti pemerintah tidak menghormati hukum," jelas Adnan.

Ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar mendukung keputusan hukum tertinggi ini untuk segera dijalankan oleh pemerintah daerah terkait dalam hal ini adalah Walikota Bogor. Pemerintah pusat juga dituntut untuk bereaksi dan tidak diam saja menanggapi masalah yang menimpa GKI Yasmin ini.

"Harus diinstruksikan ke bawah kalau perlu dengan paksa. Pemerintah jangan cuci tangan menunggu MA, akhirnya malah dilempar-lempar yang ujungnya bisa buat mentah suatu keputusan," tegas Adnan.

Ia menegaskan, keputusan MA ini harus dilaksanakan. Semestinya Walikota Bogor tersebut memberi pengertian pada masyarakat dan aparatnya untuk bersama-sama menjalankan keputusan tersebut. Ia menyayangkan alasan-alasan lain yang kemudian muncul setelah putusam MA tersebut keluar. "Jangan malah cari-cari masalah lain. Kemudian dipakai untuk membengkokkan dan mengingkari hukum," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X