Sengketa GKI Yasmin, Presiden Harus Bertindak

Kompas.com - 16/11/2011, 19:07 WIB
Penulis Riana Afifah
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa pembangunan GKI Yasmin semakin berlarut-larut sejak Walikota Bogor, Diani Budiarto, tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.  Untuk itu, dipandang perlu ada tindakan tegas dari pusat agar kasus ini segera selesai.

"Saya kira perintah dari Presiden melalui Kepres kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan putusan MA itu yang paling cepat harus dilakukan," kata Advokat Senior, Adnan Buyung Nasution, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Menurutnya, hal ini perlu diambil mengingat kasus ini menemui kebuntuan karena proses hukum yang tadinya disepakati untuk menyelesaikan masalah justru tidak dipatuhi oleh Walikota Bogor sendiri. Padahal menurut aturan yang berlaku, keputusan hukum tertinggi harus dipatuhi oleh semua orang termasuk pemerintah.

"Jika keputusan hukum tertinggi diacuhkan pemerintah dalam hal ini Walikota maka berarti pemerintah tidak menghormati hukum," jelas Adnan.

Ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar mendukung keputusan hukum tertinggi ini untuk segera dijalankan oleh pemerintah daerah terkait dalam hal ini adalah Walikota Bogor. Pemerintah pusat juga dituntut untuk bereaksi dan tidak diam saja menanggapi masalah yang menimpa GKI Yasmin ini.

"Harus diinstruksikan ke bawah kalau perlu dengan paksa. Pemerintah jangan cuci tangan menunggu MA, akhirnya malah dilempar-lempar yang ujungnya bisa buat mentah suatu keputusan," tegas Adnan.

Ia menegaskan, keputusan MA ini harus dilaksanakan. Semestinya Walikota Bogor tersebut memberi pengertian pada masyarakat dan aparatnya untuk bersama-sama menjalankan keputusan tersebut. Ia menyayangkan alasan-alasan lain yang kemudian muncul setelah putusam MA tersebut keluar. "Jangan malah cari-cari masalah lain. Kemudian dipakai untuk membengkokkan dan mengingkari hukum," tegasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X