Pemindahan GKI Yasmin Bukan Solusi

Kompas.com - 16/11/2011, 18:41 WIB
Penulis Riana Afifah
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai, usulan pemindahan GKI Yasmin tak akan menjadi solusi dari persoalan sengketa rumah ibadah tersebut.

"Tidak ada pindah-pindah itu. Karena kalau kita punya hak, hak itu harus kita pertahankan dong," kata Adnan saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Ia menjelaskan, pihak GKI Yasmin sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah. Namun, masalahnya sekarang IMB tersebut dianggap tidak berlaku karena pihak gereja dituduh telah memalsukan tanda tangan warga sekitar.

"Mereka kan sudah dapat izin untuk membangun kenapa harus pindah, lain kalau mereka liar. PKL yang di jalanan saja kita bela. Masalah lain itu kan hanya dicari-cari saja," ujar Adnan.

Tidak hanya tuduhan tanda tangan palsu, alasan lain juga dimunculkan untuk menghalangi rumah ibadah ini dibangun yakni pelarangan adanya gereja di jalan yang namanya merupakan tokoh agama Islam. Salah satunya adalah Jalan Kyai Abdullah bin Nuh yang ditempati GKI Yasmin.

"Alasan yang punya jalan tidak rela, padahal pas ditanya ternyata anaknya Abdullah Nuh boleh. Langkah ini akal-akal busuk sajalah," ujarnya.

Sebelumnya memang Pemerintah Kota Bogor menganggarkan dana Rp 3,5 miliar untuk memindahkan gedung GKI Yasmin ke tempat lain di wilayah Kota Bogor. Namun, tawaran ini ditolak pihak GKI Yasmin karena menurutnya gereja tersebut sudah mendapatkan izin yang sah untuk berdiri di situ.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X