Pemindahan GKI Yasmin Bukan Solusi

Kompas.com - 16/11/2011, 18:41 WIB
Penulis Riana Afifah
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai, usulan pemindahan GKI Yasmin tak akan menjadi solusi dari persoalan sengketa rumah ibadah tersebut.

"Tidak ada pindah-pindah itu. Karena kalau kita punya hak, hak itu harus kita pertahankan dong," kata Adnan saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Ia menjelaskan, pihak GKI Yasmin sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah. Namun, masalahnya sekarang IMB tersebut dianggap tidak berlaku karena pihak gereja dituduh telah memalsukan tanda tangan warga sekitar.

"Mereka kan sudah dapat izin untuk membangun kenapa harus pindah, lain kalau mereka liar. PKL yang di jalanan saja kita bela. Masalah lain itu kan hanya dicari-cari saja," ujar Adnan.

Tidak hanya tuduhan tanda tangan palsu, alasan lain juga dimunculkan untuk menghalangi rumah ibadah ini dibangun yakni pelarangan adanya gereja di jalan yang namanya merupakan tokoh agama Islam. Salah satunya adalah Jalan Kyai Abdullah bin Nuh yang ditempati GKI Yasmin.

"Alasan yang punya jalan tidak rela, padahal pas ditanya ternyata anaknya Abdullah Nuh boleh. Langkah ini akal-akal busuk sajalah," ujarnya.

Sebelumnya memang Pemerintah Kota Bogor menganggarkan dana Rp 3,5 miliar untuk memindahkan gedung GKI Yasmin ke tempat lain di wilayah Kota Bogor. Namun, tawaran ini ditolak pihak GKI Yasmin karena menurutnya gereja tersebut sudah mendapatkan izin yang sah untuk berdiri di situ.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X