UP4B untuk Dorong Pelaksanaan Otonomi Khusus

Kompas.com - 14/11/2011, 22:32 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengakui bahwa meski hampir 10 tahun disahkan, pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua belum optimal. Hal tersebut juga diakui sebagai bagian dari kesalahan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), guna mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai di Jakarta, Senin (14/11/2011), mengakui, dalam banyak aspek, pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua belum efektif.

"Ada aspek-aspek, misalnya kewenangan, pengelolaan keuangan otsus, ada hal-hal yang belum efektif di tingkat pusat, kabupaten/kota. Ada yang belum efektif di tingkat provinsi. Hal-hal ini yang mungkin kita harus sama-sama benahi, dan itu masih di domain eksekutif. Namun, kita juga harus menyadari bahwa banyak hal yang tidak hanya terkait domain eksekutif saja, tetapi juga domainnya legislatif dan di lembaga lain," kata Velix.

Velix mengatakan, pemerintah sadar pelaksanaan otonomi khusus tidak berjalan optimal di Papua.

"Dengan kesadaran seperti itu, pemerintah melihat ada aspek manajemen yang masih belum efektif dan optimal sehingga UP4B ini hadir. UP4B ini sebetulnya sebuah penyempurnaan atau koreksi manajemen pelaksanaan otsus yang selama ini belum efektif atau optimal. Pengelolaan Papua ini tidak hanya jalan dengan hal-hal yang konvensional, tetapi juga dengan jalan yang perlu terobosan. Tidak bisa jalan dengan business as usual saja, tetapi juga harus ada terobosan yang lebih kuat," katanya.

Menurut Velix, UP4B nantinya akan mendorong dan memastikan aspek perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian agar otonomi khusus di Papua bisa berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kegiatan yang bersifat sosial ekonomi yang prioritas itu bisa jalan. Kami juga ingin memastikan UP4B ini jadi katalisator atau men-drive komunikasi yang lebih efektif, lebih konstruktif dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat Papua dan Papua Barat. Kami memahami ada satu sisi tugas UP4B ini agar aspek ekonomi jalan, tetapi yang kedua, memastikan aspek sosial politik bisa selesai secara bermartabat," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.