Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera Buat Format Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 14/11/2011, 18:58 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Damai Papua Peter Neles Tebay menyarankan agar pemerintah segera melakukan dialog Jakarta dan Papua. Agar berbagai persoalan di Papua dapat segera teratasi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan dialog tersebut.

"Pemerintah sudah menyatakan akan melakukan dialog, dan rakyat Papua juga ingin melakukan dialog. Jadi segera tentukan format yang tepat untuk lakukan dialog itu," ujar Neles dalam acara "Menyikapi kondisi politik dan keamanan di Papua dan mendorong terwujudnya dialog Jakarta-Papua" di Wisma PGI, Jakarta, Senin (14/11/2011).

Neles mengakui, meskipun di Papua tidak ada kepemimpinan tunggal, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan dialog tersebut. Menurutnya, titik tolak pelaksanaan dialog tersebut bukan berangkat dari siapa dan mewakili siapa, namun bentuk format apa yang diinginkan oleh rakyat Papua.

"Berarti dialog itu diperuntukan bagi seluruh rakyat Papua, dan elemen masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan. Pendapat mereka perlu diakomodir dalam menentukan siapa yang layak mewakili rakyat Papua dalam dialog itu," kata Neles.

Ditambahkan Neles, pemerintah juga perlu memberikan ruang kepada orang Papua untuk mendiskusikan mengenai format dialog tersebut. Ia menilai, saat ini seluruh rakyat Papua sudah menginginkan agar dilibatkan dalam penyusunan bentuk format agar bisa diterima kedua belah pihak.

"Jadi sekarang, kita tidak usah bicara lagi pentingnya dialog, namun formatnya yang perlu digalakan. Soal yang mau akan didialogkan, itu akan jelas terlihat ketika dialog itu dimulai. Papua akan membawa masalah yang perlu dicari solusinya, kemudian juga nanti pusat akan membawa masalah-masalahnya yang bisa saja berbeda ataupun sama. Jadi format inilah yang harus segera digalakan," kata Neles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com