Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera Buat Format Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 14/11/2011, 18:58 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Damai Papua Peter Neles Tebay menyarankan agar pemerintah segera melakukan dialog Jakarta dan Papua. Agar berbagai persoalan di Papua dapat segera teratasi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan dialog tersebut.

"Pemerintah sudah menyatakan akan melakukan dialog, dan rakyat Papua juga ingin melakukan dialog. Jadi segera tentukan format yang tepat untuk lakukan dialog itu," ujar Neles dalam acara "Menyikapi kondisi politik dan keamanan di Papua dan mendorong terwujudnya dialog Jakarta-Papua" di Wisma PGI, Jakarta, Senin (14/11/2011).

Neles mengakui, meskipun di Papua tidak ada kepemimpinan tunggal, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan dialog tersebut. Menurutnya, titik tolak pelaksanaan dialog tersebut bukan berangkat dari siapa dan mewakili siapa, namun bentuk format apa yang diinginkan oleh rakyat Papua.

"Berarti dialog itu diperuntukan bagi seluruh rakyat Papua, dan elemen masyarakat seperti tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan. Pendapat mereka perlu diakomodir dalam menentukan siapa yang layak mewakili rakyat Papua dalam dialog itu," kata Neles.

Ditambahkan Neles, pemerintah juga perlu memberikan ruang kepada orang Papua untuk mendiskusikan mengenai format dialog tersebut. Ia menilai, saat ini seluruh rakyat Papua sudah menginginkan agar dilibatkan dalam penyusunan bentuk format agar bisa diterima kedua belah pihak.

"Jadi sekarang, kita tidak usah bicara lagi pentingnya dialog, namun formatnya yang perlu digalakan. Soal yang mau akan didialogkan, itu akan jelas terlihat ketika dialog itu dimulai. Papua akan membawa masalah yang perlu dicari solusinya, kemudian juga nanti pusat akan membawa masalah-masalahnya yang bisa saja berbeda ataupun sama. Jadi format inilah yang harus segera digalakan," kata Neles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    Nasional
    'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    "Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    Nasional
    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

    Nasional
    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

    Nasional
    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com