Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UP4B Harus Percepat Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 14/11/2011, 18:43 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Jaringan Damai Papua Peter Neles Tebay mengapresiasi pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai Bambang Dharmono. Menurut Neles, selaku Ketua UP4B, Bambang Dharmono harus mempercepat proses dialog antara Jakarta dan Papua. 

"Pembentukan UP4B ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta seluruh kabupaten dan kota di seluruh Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang hidup di Tanah Papua," ujar Neles di Jakarta, Senin (14/11/2011).

UP4B, menurut Neles, juga bisa memfasilitasi semua kepala daerah dan pemimpin DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya. "Dan, nanti hasil dari semua dialog ini dapat diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai masukan buat pemerintah dalam dialog Jakarta-Papua," kata Neles.

Sebelumnya, setelah melakukan rapat terbatas mengenai persoalan di Papua pada Rabu (9/11/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah siap berdialog dengan masyarakat Papua. Menurut Presiden, langkah tersebut penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Menurut Neles, pernyataan Presiden tersebut dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog. Menurutnya, komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak yang menginginkan perdamaian di Papua.

Lebih lanjut, Neles mengusulkan perlu dibuatnya diskusi pendahuluan secara tertutup untuk mencari format dialog yang pas dan disetujui kedua belah pihak, baik dari Jakarta maupun Papua. Menurutnya, diskusi tertutup tersebut sangat penting untuk memangkas kecurigaan dan ketidakpercayaan yang menjadi penghambat dialog Jakarta dan Papua.

"Dengan adanya diskusi itu juga dapat menyamakan persepsi tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme, tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Tanpa kesepakatan dalam hal-hal ini, dialog Jakarta-Papua mustahil akan terjadi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com