Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desain Ulang Otonomi Papua

Kompas.com - 14/11/2011, 04:43 WIB

Oleh Irfan Ridwan Maksum

Dalam sidang kabinet pertama pasca-perombakan kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dalam mengelola Papua telah ditinggalkan pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.

Dari kategori proses, sebetulnya pendekatan keamanan dapat dihadap-hadapkan dengan pendekatan administratif berbasis masyarakat, sedangkan pendekatan kesejahteraan lebih mengena sebagai pendekatan yang berorientasi output-outcome.

Pendekatan administratif berbasis masyarakat ini salah satunya dapat dilakukan melalui rekayasa ulang kelembagaan otonomi khusus. Dalam disiplin administrasi negara dan pembangunan, pendekatan output amat bergantung pada pendekatan proses dan input. Oleh karena itu amat penting untuk dibahas.

Nyata sudah bahwa otonomi khusus kepada masyarakat Papua dengan segala haknya tidak mampu menjawab tuntutan perkembangan lokal. Papua membutuhkan dua nilai utama agar keberlanjutan kemajuan bagi tanah ini terjamin, yakni (1) stabilitas; dan (2) pertumbuhan. Secara nasional, kedua nilai ini tentu pelaksanaannya harus dibungkus oleh nilai pemerataan.

Tak mungkin ada kemajuan di Papua jika tak ada stabilitas dalam proses perubahan yang dilakukan. Stabilitas tanah Papua tersebut idealnya dikelola sendiri oleh masyarakatnya. Namun, realitasnya banyak kepentingan yang berjalan di tanah tersebut, dan hal ini tidak bisa ditarik mundur kembali.

Variasi yang amat besar antarberbagai elemen masyarakat Papua berpotensi melawan stabilitas. Dalam kaitan ini, mau tidak mau otoritas nasional harus tampil sebagai stabilisator inti. Dalam konteks kekinian, otoritas nasional ini idealnya berperan sebagai fasilitator.

Keberadaan otoritas nasional dengan berbagai elemen lokal yang berpengaruh pada tata kelola tanah Papua ini harus diakomodasi dalam desain otonomi Papua ke depan.

Dua model desain

Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama, desain otonomi Papua yang menempatkan otoritas nasional sebagai kekuatan inti. Proses fasilitasi oleh otoritas nasional diakomodasi dalam hubungan yang asimetris dominan elemen pusat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com