Dorong Integrasi Sosial

Jakarta, Kompas - Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Bambang Dharmono menegaskan, UP4B mendorong integrasi sosial di Papua dan mengesampingkan pendekatan keamanan. Warga Papua belum terintegrasi secara sosial dengan bangsa Indonesia sampai saat ini.

”Papua baru terintegrasi secara teritorial, tidak secara sosial. Papua harus setara dengan bagian lain dari Indonesia. Kalau integrasi sosial tidak terjadi, bisa mengancam integrasi teritorial,” ungkap Bambang di Jakarta, Jumat (11/11).

Sebelum UP4B terbentuk, kata Bambang, sejak akhir tahun lalu ia sudah menjalin lobi dengan pelbagai kelompok masyarakat Papua, pemuka adat, tokoh agama yang dikenal vokal, dan kubu yang dianggap berseberangan dengan pemerintah pusat. Hubungan juga dibuka dengan berbagai kelompok di luar Indonesia. Perwakilan diplomatik Indonesia juga mendapatkan pemahaman yang sama dengan UP4B sehingga terjalin sinergi dalam membangun integrasi sosial masyarakat Papua dalam masyarakat Indonesia.

Untuk langkah pertama, Bambang menggelar sosialisasi di Papua. Selanjutnya, UP4B mendorong penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat di Papua serta memerangi korupsi yang membuat pelbagai program dan inisiatif pemerintah pusat belum mencapai hasil yang diharapkan selama ini.

Bambang, dalam jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, juga berjanji akan mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertugas menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua pada masa silam. Pembentukan komisi itu akan membuat pelaksanaan otonomi khusus menjadi lebih efektif.

Pembentukan KKR diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini menjadi perhatian serius bagi UP4B. Selain itu, menurut Bambang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan, otonomi khusus merupakan salah satu dari tiga pilar kebijakan penyelesaian Papua. Dua pilar lainnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan percepatan pembangunan.

Wakil Presiden Boediono menambahkan, UP4B melakukan koordinasi percepatan pembangunan di Papua, mulai dari tahap perencanaan. Dengan demikian, pembangunan di Papua dan Papua Barat yang melibatkan begitu banyak instansi, kementerian, dan pemerintah daerah bisa lebih tepat sasaran dan efektif.

Menurut Wapres, pengertian pendekatan kesejahteraan perlu memasukkan pula pengertian rasa aman dan rasa adil. Karena itu, lingkup kerja UP4B diperluas.(ONG/NWO/ATO/NTA)