Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Galang Interpelasi bagi Diani

Kompas.com - 08/11/2011, 02:42 WIB

BOGOR, KOMPAS - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, menggalang dukungan dari fraksi lain guna menggulirkan interpelasi terhadap Wali Kota Bogor Diani Budiarto. Diani dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.

Penegasan itu dikatakan Ketua F-PDIP DPRD Kota Bogor Slamet Wijaya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Bogor Untung W Maryono, serta Wakil Ketua DPC PDI-P Kota Bogor Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Rusmiati Ningrum di Kota Bogor, Senin (7/11). Upaya itu menyusul pencabutan dukungan politik PDI-P kepada Diani. PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai pengusung Diani pada Pemilihan Wali Kota 2008.

”Kami optimistis penggalangan interpelasi ini akan disambut fraksi lain,” tutur Slamet. PDI-P memiliki enam kursi di DRPD Kota Bogor sehingga memerlukan tambahan dukungan untuk menggulirkan hak interpelasi atau hak meminta penjelasan kepada Wali Kota. Ia mengaku, partainya akan menggunakan interpelasi guna mengetahui alasan di balik ”pembangkangan” Wali Kota terhadap putusan MA terkait izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin.

Slamet menegaskan, pengajuan hak interpelasi itu bukanlah mendukung GKI Taman Yasmin, melainkan lebih pada menyikapi Wali Kota yang membangkang putusan MA dan rekomendasi Ombudsman RI.

Rusmiati menambahkan, Diani dinilai melawan putusan MA, yang memerintahkan Wali Kota mencabut pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Ombudsman RI merekomendasikan segel atas GKI Taman Yasmin agar dibuka.

Secara terpisah, Ade Komaruddin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, menyayangkan pembangkangan hukum yang dilakukan Diani. ”DPP Partai Golkar meminta jajaran di bawahnya, khususnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bogor, segera mengambil langkah konstitusional untuk menyelesaikan masalah itu, termasuk mencabut dukungan dan menggalang hak interpelasi pada Wali Kota Bogor,” ujarnya.

Menurut Ade, pembangkangan hukum yang dilakukan Diani tidak saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, tetapi juga merusak kewibawaan MA dan Ombudsman RI.

Namun, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bogor Heri Cahyono mengaku, partainya mendukung Diani hingga akhir masa jabatan dan tidak ikut proses interpelasi yang digalang PDI-P. (gal/tra)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com