Ini Preseden Buruk terhadap Supremasi Hukum

Kompas.com - 04/11/2011, 15:57 WIB
Penulis Imanuel More
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang mencabut IMB dan menyegel Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) bisa memberikan preseden buruk terhadap supremasi hukum di Indonesia. Sidik, pengacara publik LBH Jakarta, menyatakan, melalui sikapnya, Wali Kota Bogor telah memberi gambaran bahwa seorang pemimpin bisa saja mengangkangi hukum sesuai keinginan dan kepentingan pribadi.

"Bayangkan kalau wali kota, bupati, dan pemimpin lain juga seenaknya mengangkangi putusan hukum. Di mana kepastian hukum bagi masyarakat? Pengadilan tingkat tertinggi pun tidak berguna lagi," kata Sidik saat ditemui di Kantor LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2011).

Sidik menyatakan, sulit membayangkan supremasi hukum dan perlindungan hak sipil di Indonesia jika para pemimpin mencontohi sikap yang ditunjukkan Diani. Pasalnya, yang dilawan Diani adalah Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, pengadilan pada tingkat lebih rendah juga mengeluarkan keputusan yang sama sebelumnya.

Mahkamah Agung (MA) melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor. Permohonan PK tersebut diajukan Pemkot Bogor setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB tersebut.

Sengketa justru semakin meruncing pasca-keluarnya putusan MA. Sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Bogor melakukan intimidasi, provokasi, pemblokiran jalan menuju gereja, hingga pelarangan jemaat untuk beribadah di GKI Yasmin. Aksi tersebut berlanjut hingga Minggu, 30 Oktober lalu.

"Ini gambaran buruk bagi masyarakat yang kebetulan bersengketa hukum dengan penguasa. Mereka akan berpikir, tidak ada harapan bagi warga karena kalaupun pengadilan memenangkan mereka, pemimpin bisa seenaknya mengabaikan putusan hukum," urai pengacara yang melakukan pendampingan atas jemaat GKI Yasmin.

Sidik juga menyayangkan pemberitaan media yang mengesankan kekisruhan terjadi karena jemaat GKI Yasmin melangsungkan ibadat di trotoar jalan. "Itu hanya akibat. Penyebabnya kan karena gereja mereka disegel," ungkap Sidik.

Penyegelan GKI Yasmin dilakukan oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X