Tudingan Nazaruddin Arahkan Penyelidikan Kasus Kemdiknas

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memanggil terperiksa terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium di Kementerian Pendidikan Nasional untuk sejumlah universitas yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Pada Selasa kemarin, KPK sudah memeriksa anggota Komisi X DPR, I Wayan Koster.

Terkait pemeriksaan itu, Ketua KPK Busyro Muqoddas menjelaskan, Koster diperiksa untuk mengklarifikasi pengakuan-pengakuan Nazaruddin. Menurut dia, sebagai tersangka kasus wisma atlet, Nazaruddin pernah menyebut sejumlah nama anggota DPR dan Badan Anggaran DPR.

"Dia (Nazaruddin) sendiri menyebut-nyebut sejumlah nama, termasuk anggota DPR, sebagian anggota Banggar. Ada upaya klarifikasi statement atau keterangan dari yang lain-lain, sejumlah saksi," kata Busyro di Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Ihwal kemungkinan KPK akan memanggil anggota DPR lainnya setelah Koster, Busyro belum dapat memastikan.

"Tergantung urgensinya. Kalau ada, mesti nanti dipanggil," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi Yudisial itu juga mengatakan, KPK saat ini belum dapat memastikan jenis korupsi yang terindikasi pada proyek pengadaan di Kemdiknas itu.

"Ini, kan, sedang dalam tahapan penyelidikan, belum bisa disimpulkan pasti," kata Busyro.

Terkait penyelidikan kasus ini, beberapa waktu lalu tim penyelidik KPK juga bergerak ke sejumlah universitas, antara lain Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Tiga universitas lainnya yang masuk dalam daftar penyelidikan adalah Universitas Negeri Malang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, serta Universitas Sriwijaya, Palembang.

Adapun kasus pengadaan proyek laboratorium di Kemdiknas tahun 2010 itu merupakan salah satu kasus dalam tahap penyelidikan terkait Nazaruddin. Selain menjadi tersangka wisma atlet, Nazaruddin juga diduga terlibat dalam kasus di dua kementerian yang masih dalam tahap penyelidikan. Total nilai proyek di dua kementerian itu mencapai Rp 2,6 triliun.