Presiden Dinilai Lamban Tangani Papua

SURABAYA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lamban dan setengah-setengah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu indikatornya, hingga kini Presiden belum melantik Mayjen TNI Bambang Darmono menjadi Kepala Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Saya khawatir masalah ini berlarut-larut tidak ada penyelesaian," kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Selasa (1/11/2011).

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 2011 tentang pengangkatan Bambang Darmono sebagai kepala unit itu sudah diterbitkan, Bambang Darmono tentu tidak bisa bekerja sebelum dilantik.

Sementara itu, Bambang Darmono yang dikonfirmasi membenarkan bahwa dia belum dilantik menjadi Kepala Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Saya masih menunggu dilantik," ungkapnya.

Poengky mengatakan, lambannya penerbitan peraturan presiden, keputusan presiden, dan pelantikan Bambang Darmono menunjukkan bahwa Presiden SBY bersikap ragu-ragu, setengah-setengah dalam menangani konflik di Papua. Padahal penanganan masalah Papua harus dilakukan dengan cepat agar masalahnya tidak kian merebak.

Dia bersama kalangan masyarakat sipil berharap unit ini bisa melakukan pendekatan kemanusiaan terhadap Papua melalui dialog, dan pro-pengembangan masyarakat. Terlebih lagi, Bambang Darmono memiliki pengalaman penanganan pembangunan Aceh pasca-perdamaian Helsinki.