Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: JK Bisa Jadi Capres Golkar

Kompas.com - 26/10/2011, 20:08 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, nama Jusuf Kalla dapat muncul dalam bursa pemilihan calon Presiden dari Golkar. Menurut Akbar, hal tersebut dapat terjadi jika Golkar menerapkan mekanisme konvensi internal dalam memilih nama capres dari partainya.

"Kalau mekanismenya sistem terbuka seperti konvensi internal, bisa saja nama muncul seperti Jusuf Kalla itu," ujar Akbar di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Lebih lanjut, Akbar menuturkan, mekanisme konvensi yang dulu pernah dilakukan oleh Partai Golkar sudah cukup baik. Dengan mekanisme tersebut, seluruh kader Partai Golkar yang ada di daerah dapat memilih calon presiden dari Partai Golkar yang dianggapnya jauh lebih baik ketimbang hasil survei.

"Dulu pernah kita pakai konvensi sejak awal dan sistem itu bagus, karena seluruh jajaran partai dan tokoh-tokoh ikut prosesnya. Sejak awal pandangan kita begitu, karena lebih demokratis," katanya.

Meski demikian, Akbar mengaku, hingga saat ini Golkar belum melakukan pembahasan mengenai mekanisme pemilihan tersebut. Menurutnya, sejauh ini, nama Ketua Umum Aburizal Bakrie muncul, karena dipilih oleh banyak pengurus dan pimpinan DPD Partai Golkar diseluruh Provinsi.

"Pembahasan tentang itu memang ada, tapi belum kita lakukan. Dan jika pengurus di DPD kalau ingin menetapkan Ical sebagai capres, keinginan itu wajar karena dia Ketua Umum," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com