Pengamat: Nasionalisasikan Freeport!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati Papua, Frans Hansanay, meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan peninjauan kembali kontrak karya dengan PT Freeport. Menurut Frans, kehadiran PT Freeport di Timika, Papua, merupakan salah satu penyebab adanya ketidakadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua.

"Solusinya adalah Presiden SBY melakukan peninjauan kembali kontrak karya dengan Freeport. Kehadiran Freeport ini tidak hanya merugikan bangsa, tetapi juga banyak merugikan seluruh masyarakat Papua. Dan, mari nasionalisasikan Freeport dari tanah Papua, kenapa tidak, karena memang butuh solusi," ujar Frans di Warung Daun, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Frans mengatakan, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Orde Baru hingga sekarang telah bertentangan dengan tujuan Trikora Presiden Soekarno, yakni untuk membebaskan Papua dari penjajahan dan menyatukannya dengan Indonesia. Ia menilai, selama 44 tahun, PT Freeport menggarap tambang emas di tanah Papua dengan hanya memberikan secuil saham ke Indonesia.

"Dengan kata lain, dapat dikatakan kalau pihak asingnya makan enak, kita ribut, berantem. Kalau seperti ini kan tarik-menarik dan kita terkesan jadi bodoh," katanya.

Frans menyatakan, ketidakadilan bagi masyarakat Papua juga terjadi karena adanya inkonsistensi penyelenggara negara di Papua. Ia menilai, kurangnya ruang-ruang politik bagi masyarakat lokal telah menjadikan rakyat Papua merasa didisriminasikan oleh pemerintah.

"Jadi, kalau memang rakyat Papua bagian dari negara ini, percayakanlah kepada putra-putra Papua. Berikan undang-undang otonomi khusus itu dengan implementasi yang tuntas agar dapat memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua. Kita juga sadar kalau negeri ini kita cintai bersama. Oleh karena itu, kita harus kawal dan jaga agar bisa berdiri bersama," kata Frans.