Tokoh Papua Tolak Negara Federasi Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh Papua yang tergabung dalam Keluarga Pejuang Papua Indonesia menolak hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat di Abepura, Papua, Rabu (20/10/2011). Salah satu anggota Keluarga Pejuang Papua Indonesia, Heemskercke Bonay, mengatakan, pendirian negara Papua Barat dalam hasil kongres tersebut adalah khayalan dari sekelompok orang di Dewan Adat Papua.

"Kami tidak setuju. Sebab, Papua yang aman, adil, damai, dan sejahtera adalah harapan kita semua. Karena itu, sejak awal kami sebagai pejuang pembela kemerdekaan Indonesia dan generasi muda Papua menolak dengan tegas berbagai gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip NKRI," ujar Heemskercke saat melakukan konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Kongres Rakyat Papua digelar sejak Senin dan diikuti sekitar 4.000 orang dari beberapa wilayah Papua. Pada hari ketiga dibahas antara lain hasil rapat komisi dan pemilihan pemimpin.

Terpilih saat itu adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut sebagai presiden dan Edison Waromi dari West Papua National Authority sebagai perdana menteri. Forkorus lalu mendeklarasikan hasil kongres, antara lain pembentukan Negara Federasi Papua Barat dengan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua " dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.

Dalam peristiwa tersebut Polda Papua telah menangkap lima tersangka. Heemskercke mengatakan, keputusan KRP III tersebut hanya sebagai permainan sekelompok elite di Dewan Adat Papua yang tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat adat Papua dan Papua Barat. Ia menilai, pendirian suatu negara dengan Presiden, Perdana Menteri, dan struktur kabinetnya adalah jelas-jelas tindakan makar yang berlawanan dengan aturan hukum NKRI.

"Dan menyelesaikan persoalan Papua haruslah dengan cara dan pola komunikasi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Heemskercke, masyarakat Papua diharapkan agar terus menjaga kesantunan dalam berpolitik sesuai dengan nilai luhur adat Papua. Ia mengatakan, kesantunan dalam menghargai perbedaan pandangan dan menghilangkan kecurigaan kepada pemerintah merupakan tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa.

"Namun, kami juga mengharapkan agar pemerintah pusat dan di daerah menjalankan otonomi khusus yang konsisten dan menyeluruh. Komitmen Presiden SBY untuk membangun dengan hati harus kita dukung penuh," kata Heemskercke.