Lima Orang Papua Disangka Makar

Kompas.com - 20/10/2011, 15:25 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam peristiwa Konggres Papua III di Abepura, Papua, kemarin, yang berakhir dengan dibubarkan oleh petugas. Para tersangka dipersangkakan dengan ketentuan mengenai makar dan UU darurat.

"Dalam kasus Konggres Papua, aparat kepolisian telah menetapkan lima tersangka," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Ia menambahkan, dalam aksi itu, ada dua orang yang ditemukan tewas. Namun, ia belum dapat menyebutkan nama dan penyebabnya.

Salah satu tersangka adalah Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua yang juga pemimpin pemerintah transisi. Forkorus diduga berperan membacakan deklarasi.

Yang lain adalah Edison Glasius Waromi, sebagai Presiden Eksekutif Organisasi Otorita Papua Barat dan Perdana Menteri Papua Barat; August Makbrawen Sananay Kraar, Staf Bappeda Provinsi Papua sebagai Koordinator Logistik; Dominikus Sorabut, Sekretaris Dewan Adat Wamena; dan Gat Wenda.

Menurut Anton, dari Konggres Papua tanggal 19 Oktober itu, aparat telah menangkap ratusan orang, 5 di antaranya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. Dari jumlah itu, 11 orang diperiksa sebagai saksi, dan 344 orang sudah dipulangkan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

    Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

    Nasional
    Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

    Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

    Nasional
    BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

    BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

    Nasional
    Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

    Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

    Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

    Nasional
    Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

    Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

    Nasional
    KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

    KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

    BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

    Nasional
    Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

    Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

    Nasional
    Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

    Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

    Nasional
    Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

    Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

    Nasional
    703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

    703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

    Nasional
    Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

    Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

    Nasional
    Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

    Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X