Penangkapan di Papua Dinilai Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tindakan aparat keamanan yang menangkap sekitar 200 peserta Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Sepak Bola Zakheus, Abepura, Papua, dinilai tepat. Pasalnya, mereka dianggap melakukan tindakan makar. Mendeklarasikan negara di luar negara Indonesia tidak dapat ditolelir.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Politik Hukum dan Keamanan Priyo Budo Santoso di Komplek DPR, Kamis (20/10/2011).

"Saya bahkan meminta Kapolri berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap tindakan-tindakan sepihak yang ingin memproklamirkan diri sebagai negara," kata Priyo.

Kongres Rakyat Papua digelar sejak Senin dan diikuti sekitar 4.000 orang dari beberapa wilayah Papua. Pada hari ketiga dibahas antara lain hasil rapat komisi dan pemilihan pemimpin. Terpilih saat itu adalah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut sebagai presiden dan Edison Waromi dari West Papua National Authority sebagai perdana menteri.

Forkorus lalu mendeklarasikan hasil kongres, antara lain pembentukan Negara Federasi Papua Barat dengan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua " dan Bintang Fajar sebagai bendera nasional.

Priyo mengatakan, aparat keamanan memiliki alasan yang kuat untuk menjaga kedaulatan Indonesia bahkan dengan pendekatan militer. Berbeda ketika belum ada deklarasi maupun pengibaran bendera, kata Priyo, penanganan dapat dilakukan dengan cara musyawarah.

"Artinya kalau sudah makar harus ditindak tegas. Tangkap orangnya. Jangan ambil negosiasi apapun untuk konteks ini. Dan ini bukan hanya pada Papua. Andaikan, Sunda, Jawa, Madura, apapun, ada eksponen-eksponen ingin memisahkan diri, ambil tindakan tegas," ucap politisi Partai Golkar itu.

"Kalau di luar makar, berikan ruang. Karena saya tetap mendorong Papua harus kita sejahterakan. Dana trililiunan rupiah harus kita berikan ke sana," pungkas Priyo.