Dua Tahun, SBY Belum Ciptakan Rasa Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memberikan catatan khusus terkait agenda penegakan hukum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono. Pada Kamis (20/10/2011), pemerintahan SBY-Boediono genap berusia dua tahun.

Politisi Partai Golkar ini memandang, di satu sisi, pemerintah memiliki ikhtiar luar biasa dalam upaya menegakkan hukum. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah belum dapat memberikan rasa aman kepada rakyat Indonesia secara optimal. Hal ini tercermin dengan insiden meledaknya bom dalam kurun waktu 2009-2011.

Beberapa insiden yang cukup menyita perhatian publik, antara lain, bom buku yang sempat merebak di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, aksi bom bunuh diri yang mengarah pada polisi, hingga bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton (GBIS Kepunton), Kota Solo. "Masih juga terjadi aspek psikologis yang meresahkan publik tentang meledaknya bom. Beberapa teroris masih berkeliaran di tempat publik," kata Priyo kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Presiden, ketika menyampaikan pidato kebijakan yang menandai dua tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/10/2011), kembali menegaskan, negara harus memberikan rasa aman kepada rakyatnya.

Presiden menginstruksikan para kepala daerah, panglima kodam, kepala Polda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mencegah konflik horizontal dan aksi-aksi terorisme. Para pelaku kekerasan dan aksi terorisme harus ditindak secara tegas. Presiden tak ingin rakyat mendapat kesan, negara melakukan pembiaran atas aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Presiden juga menunjuk mantan Komandan Kodiklat TNI Letjen TNI Marciano Norman sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, yang sebelumnya diduduki oleh Jenderal Pol Purn Sutanto. Presiden ingin intelijen negara lebih berkembang.