Amir Berlakukan Moratorium Remisi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru, Amir Syamsuddin akan menerapkan moratorium atau penghentian sementara pemberian remisi terhadap koruptor. Kebijakan tersebut akan diberlakukan sambil menunggu kajian apakah remisi untuk koruptor memang diperlukan atau tidak.

"Selama pengkajian masih berjalan, kami akan melakukan moratorium terhadap remisi sambil dipelajari. Tidak menutup kemungkinan ada perlawanan, ini yang harus dihadapi," kata Amir di Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM telah menerima arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait moratorium remisi koruptor itu. Menteri sebelumnya Patrialis Akbar telah melakukan kajian terkait.

"Istana setuju sambil kajian dilakukan penangkapan aspirasi masyarakat maka remisi terkait tidak hanya korupsi, teroris, organized crime, dan akan diperketat moratorium terpidana kasus korupsi," tukasnya.

Di samping moratorium remisi koruptor, Amir juga berjanji akan meningkatkan pembinaan terhadap narapidana teroris. "Ini jadi perhatian Presiden. Kita melakukan upaya maksimal untuk melakukan pembinaan," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Terhitung sejak hari ini, Amir Syamsuddin resmi menjabat Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar. Amir akan didampingi Denny Indrayana selaku wakil menteri. Dalam sambutannya di acara serah terima jabatan, Amir berjanji akan mengesampingkan kepentingan partainya.