Pengamat: PKS Akan Main Dua Kaki

Kompas.com - 19/10/2011, 16:31 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, memprediksikan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan bermain dua kaki meski satu dari tiga menteri partai itu dicopot.

"PKS akan lebih berhitung pragmatis. PKS akan main dua kaki," katanya seusai seminar di Dewan Perwakilan Daerah, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

Perbedaan pendapat tetap akan muncul di kalangan internal PKS. Ada yang menginginkan PKS keluar dari koalisi, ada juga yang ingin PKS tetap bertahan.

Meski demikian, Ari memprediksikan, PKS akan tetap bertahan menjadi anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan tiga menteri yang tersisa.

Apalagi, tiga menteri itu tergolong menteri yang strategis. Sementara di sisi lain, PKS akan bertambah kritis pada kebijakan-kebijakan yang diambil Presiden. Sebab, Partai Demokrat dan PKS akan menjadi kompetitor politik dalam pemilu mendatang.

"Satu kaki tetap bertahan di koalisi dengan tiga menteri, dan di sisi lain PKS akan kritis terhadap kebijakan Presiden," tegasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

    Nasional
    PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

    PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

    Nasional
    CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

    CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

    Nasional
    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

    Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

    Nasional
    Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

    Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

    Nasional
    Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

    Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

    KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

    Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

    Nasional
    Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

    Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

    Nasional
    Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

    Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

    Nasional
    Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

    Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

    Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

    Nasional
    Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

    Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

    Nasional
    DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

    DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X