PKS Dukung Pemerintah sampai Rapat Majelis Syuro

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap akan mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai ada keputusan Majelis Syuro PKS, menyikapi keputusan Presiden mengenai reshuffle kabinet. Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq di Komplek DPR, Selasa (18/10/2011), menanggapi pergantian bahkan pengurangan jumlah menteri asal PKS.

Mahfud mengatakan, hal itu merujuk pada hasil Rapat Pimpinan Nasional PKS di Hotel Sahid Jakarta pekan lalu. Hasil Rapimnas lainnya, kata dia, PKS tetap menghormati apapun keputusan Presiden mengenai reshuffle.

Meski demikian, lanjut dia, Presiden telah melanggar kontrak politik dengan PKS. Dalam satu dari tiga kontrak yang mengatur koalisi, katanya, disebut PKS mendapat empat posisi menteri. Disebut juga secara spesifik kementerian apa saja.

Sebelumnya, PKS menempatkan empat menterinya di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al' Jufrie, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata. Ternyata, posisi Menristek kini diisi oleh Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, jatah kursi PKS tinggal tiga.

Selain melanggar mengenai jumlah menteri, kata Mahfudz, Presiden juga melanggar substansi kontrak terkait tidak diajak bicaranya pimpinan PKS mengenai pergantian itu. Situasi itu, ucapnya, yang akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil sikap terkait koalisi.

Rencananya, rapat Majelis Syuro akan digelar bulan November 2011. Melihat keputusan Presiden, apakah rapat bisa dipercepat? "Kalau ada usulan dan didukung lebih dari 2/3 jumlah anggota Majelis Syuro (99 orang), itu bisa dilakukan," jawab Mahfudz.