PKS: Presiden Ubah Kontrak Sepihak

Kompas.com - 18/10/2011, 22:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai melakukan perubahan kontrak politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara sepihak terkait pergantian posisi Menteri Riset dan Teknologi Suhana Suryapranata.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan, ada tiga kontrak yang dibuat antara PKS dan Presiden. Pertama, kontrak general yang berisi dukungan terhadap pemerintah. Kedua, code of conduct yang berisi tata etika dalam koalisi.

Kontrak ketiga, lanjut Mahfudz, yakni power sharing. Kontrak itu, Mahfudz menjelaskan, berisi bahwa PKS mendapat posisi di empat kementerian. "Itu definitif, kementeriannya apa saja," kata Mahfudz di Komplek DPR, Selasa (18/10/2011) malam.

Dalam code of conduct, lanjut Mahfudz, disebut juga bahwa pergantian menteri harus dibicarakan dengan pimpinan partai. Memang Presiden mengundang para pimpinan partai ke Cikeas. Namun, kata dia, pertemuan itu hanya menjelaskan pemikiran Presiden mengenai perombakan kabinet. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai pergantian menteri.

Sampai perombakan kabinet dibacakan resmi oleh Presiden pada Selasa malam, tambah Mahfudz, Presiden belum memberitahukan secara resmi kepada PKS mengenai pergantian Suharna. Pemberitahuan pengurangan jatah kursi menteri untuk PKS, kata dia, hanya ada via telepon pada Minggu malam.

Mahfudz tak mau menyebut siapa orang yang memberitahukan itu. "Dari beberapa isu reshuffle (perombakan kabinet), SBY pernah ngomong ke PKS 'jangan percaya isu reshuffle kalau bukan dari saya'. Itu dipegang PKS. Dengan demikian, pemberitahuan hari Minggu bahwa bukan SBY yang bicara, itu kami anggap informasi yang tidak pasti," ungkapnya.

Ternyata, Presiden memutuskan mengurangi jatah kursi menteri untuk PKS dari empat kursi menjadi tiga kursi. Posisi Menteri Riset dan Teknologi kini diisi oleh Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup.

Sesuai hasil rapat pimpinan nasional PKS pada pekan lalu, lanjut Mahfudz, PKS tetap menghormati keputusan Presiden itu. Namun, sesuai hasil rapimnas juga, permasalahan ini akan menjadi pertimbangan dalam rapat Majelis Syuro PKS dalam menentukan masalah koalisi.

Rencananya, rapat Majelis Syuro digelar pada November 2011. "Dengan adanya perubahan pos menteri yang dilakukan sepihak dan hanya melalui pemberitahuan, ini akan sangat dipertimbangkan PKS," pungkas Ketua Komisi I itu.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

    Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

    Nasional
    Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

    Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

    Nasional
    Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

    Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

    Nasional
    Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

    Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

    Nasional
    Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

    Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

    Nasional
    Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

    Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

    Nasional
    Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

    Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

    Nasional
    India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

    India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

    Nasional
    Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

    Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

    Nasional
    Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

    Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

    Nasional
    Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

    Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

    Nasional
    Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

    Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

    Nasional
    Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

    Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

    Nasional
    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Nasional
    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X