Rektor Uncen Calon Menteri Lingkungan Hidup

Kompas.com - 18/10/2011, 19:20 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua Beerth Kambuaya ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai menteri lingkungan hidup menggantikan Gusti Muhammad Hatta. Demikian dikatakannya seusai menemui Presiden.

"Saya dipanggil Pak Presiden sore ini diberi tugas sebagai Menteri Lingkungan Hidup," kata Kambuaya di kantor Presiden Jakarta, Selasa (18/10/2011) petang. Dia meminta doa restu untuk menjalankan tugas yang akan diberikan Presiden terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Kambuaya mengaku ditelepon Mensesneg Sudi Silalahi untuk diajak bergabung dalam Kabinet saat berada di Papua, Senin (17/10/2011) sekitar pukul 23.00 WIT. Setelah mendapat telepon, Kambuaya berkemas dan baru pagi tadi terbang dengan pesawat dari Papua ke Jakarta. Butuh 7 jam perjalanan dari Papua ke Jakarta. Tiba di Jakarta, Kambuaya menginap sementara di hotel.(Tribunnews.com/Hasanudin Aco)


Baca tentang


    Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

    Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

    Nasional
    Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

    Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

    Nasional
    UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

    UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

    Nasional
    Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

    Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

    Nasional
    Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

    Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

    Nasional
    Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

    Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

    Nasional
    Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

    Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

    Nasional
    Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

    Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

    Nasional
    Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

    Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

    Nasional
    Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

    Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

    Nasional
    Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

    Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

    Nasional
    Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

    Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

    Nasional
    Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

    Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

    Nasional
    Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

    Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

    Nasional
    KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

    KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X