PKS: Ada Komunikasi yang Tidak Jujur

Kompas.com - 18/10/2011, 10:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, ada menteri asal PKS yang diberi tahu secara informal bahwa partainya menginginkan yang bersangkutan di-reshuffle dari kabinet. Padahal, kata dia, PKS tidak pernah menginginkan hal itu.

Hal itu dikatakan Hidayat sebelum rapat paripurna di kompleks DPR, Selasa (18/10/2011). Namun, Hidayat tak menyebut siapa pihak yang mengatakan itu.

Ketika ditanya apakah menteri yang dimaksud adalah Tifatul Sembiring yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika ketika dipanggil ke Cikeas, Hidayat menjawab, "Anda akan melihat pada saat nanti diputuskan oleh Pak Presiden."

Hidayat mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan komunikasi yang tidak jujur itu dalam menyikapi masalah koalisi. Faktor lain yang akan disikapi, lanjut anggota Majelis Syuro PKS itu, yakni jika ada pengurangan jatah menteri untuk PKS.

"Kalau empat menteri, koalisinya lima tahun. Kalau tiga menteri, koalisinya berarti tidak harus lima tahun misalnya. Itu bagian yang akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS pada waktunya," jelas Hidayat.

Sampai saat ini, tambah Hidayat, PKS belum menerima informasi resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pergantian menteri asal PKS atau pengurangan jatah menteri. Namun, dia mengakui, banyak informasi yang beredar tentang pengurangan jatah menteri PKS.

Meski telah memasuki hari akhir proses penggodokan rehuffle, Hidayat tetap belum yakin bahwa menteri asal PKS tak di-reshuffle. Pasalnya, kata anggota Komisi I itu, perubahan dapat dilakukan di detik-detik terakhir.

"Anda tahu dahulu calon Menteri Kesehatan sampai pukul 19.00 masih terima karangan bunga, tapi ternyata tidak jadi. Anda tahu ada menteri pada periode sekarang sudah diundang dilantik di Istana, tapi kemudian tidak jadi dilantik. Anda tahu ada dua calon wakil menteri yang sudah menandatangani fakta integritas, tetapi ternyata tidak jadi. Jadi, ini adalah politik dan bisa terjadi perubahan di detik-detik terakhir," papar Hidayat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

    Pelaksanaan Demokrasi dan Toleransi Dinilai jadi PR Presiden Jokowi

    Nasional
    Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

    Soal Tersangka Kebakaran Kejagung, Polisi: Semoga Pekan Ini Tuntas

    Nasional
    Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

    Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

    Nasional
    Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

    Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

    Nasional
    Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

    Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

    Nasional
    Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

    Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

    Nasional
    Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

    Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

    Nasional
    Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

    Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

    Nasional
    Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

    Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

    Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

    Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

    Nasional
    Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

    Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X