Haris: Bentuk Pemerintahan Darurat Transisi

Kompas.com - 16/10/2011, 23:14 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, dinilai gagal menjalankan amanat rakyat.

Pemerintah menghadapi segudang masalah yang tak terselesaikan, mulai dari korupsi anggaran yang tak pernah tuntas, pencaplokan wilayah oleh Malaysia, hukuman mati tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, hingga terbunuhnya buruh PT Freeport Indonesia yang tengah berunjuk rasa.

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti, dalam diskusi di Doekoen Cafe, Jakarta, Minggu (16/10/2011), mengatakan, rakyat saat ini harus segera membentuk pemerintahan darurat sebagai transisi, karena pemerintah pimpinan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanat rakyat.

"Rakyat harus segera bersatu, karena pemerintah saat ini terbukti gagal. Rakyat harus mengantisipasi darurat negara dengan membentuk pemerintahan sementara," kata Haris.


Menurut Haris, sejumlah masalah seharusnya bisa membuat rakyat bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi. Dia mencontohkan, "Korupsi yang terjadi saat ini tak bisa dihentikan pemerintah. Belum lagi pencaplokan wilayah oleh Malaysia, pemancungan TKI, dan pembunuhan terhadap buruh PT Freeport."

Pembicara diskusi lainnya, Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Permadi, mengatakan, dirinya sudah lama menunggu mahasiswa dan pemuda menggerakkan revolusi saat pemerintah tak mengemban amanat rakyat.

"Saya sering mengejek Haris, karena tidak tahu kapan pemuda mau bergerak. Sekarang saya puji Haris, karena mulai berani bergerak untuk revolusi di negeri ini," kata Permadi.

Permadi mengatakan, dalam waktu dekat, dia bersama sejumlah komponen seperti pensiunan TNI, mahasiswa bahkan elemen gerakan Islam yang dianggap radikal, akan turun ke jalan mengepung gedung DPR.

Menurut Permadi, DPR saat ini telah menjadi sumber korupsi di negeri ini. "Akan ada 100.000 orang yang nanti mengepung DPR," kata Permadi.

Mantan staf Badan Intelejen Strategis (BAIS), Laksamana Pertama (purn) Mulyo Wibisono, menambahkan, jika memang dalam waktu dekat terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Yudhoyono mundur, hal itu sebagai waktu yang tepat.

"Di Jakarta ada sekitar 22.000 polisi, dan kalau demonstrasinya terjadi di tiga titik, polisi akan bingung mengamankannya," katanya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Nasional
Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Cerita Sandiaga soal Kegiatan Selama Vakum Politik hingga Kesepakatan Tampil Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X