Haris: Bentuk Pemerintahan Darurat Transisi - Kompas.com

Haris: Bentuk Pemerintahan Darurat Transisi

Kompas.com - 16/10/2011, 23:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, dinilai gagal menjalankan amanat rakyat.

Pemerintah menghadapi segudang masalah yang tak terselesaikan, mulai dari korupsi anggaran yang tak pernah tuntas, pencaplokan wilayah oleh Malaysia, hukuman mati tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, hingga terbunuhnya buruh PT Freeport Indonesia yang tengah berunjuk rasa.

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti, dalam diskusi di Doekoen Cafe, Jakarta, Minggu (16/10/2011), mengatakan, rakyat saat ini harus segera membentuk pemerintahan darurat sebagai transisi, karena pemerintah pimpinan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanat rakyat.

"Rakyat harus segera bersatu, karena pemerintah saat ini terbukti gagal. Rakyat harus mengantisipasi darurat negara dengan membentuk pemerintahan sementara," kata Haris.

Menurut Haris, sejumlah masalah seharusnya bisa membuat rakyat bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi. Dia mencontohkan, "Korupsi yang terjadi saat ini tak bisa dihentikan pemerintah. Belum lagi pencaplokan wilayah oleh Malaysia, pemancungan TKI, dan pembunuhan terhadap buruh PT Freeport."

Pembicara diskusi lainnya, Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Permadi, mengatakan, dirinya sudah lama menunggu mahasiswa dan pemuda menggerakkan revolusi saat pemerintah tak mengemban amanat rakyat.

"Saya sering mengejek Haris, karena tidak tahu kapan pemuda mau bergerak. Sekarang saya puji Haris, karena mulai berani bergerak untuk revolusi di negeri ini," kata Permadi.

Permadi mengatakan, dalam waktu dekat, dia bersama sejumlah komponen seperti pensiunan TNI, mahasiswa bahkan elemen gerakan Islam yang dianggap radikal, akan turun ke jalan mengepung gedung DPR.

Menurut Permadi, DPR saat ini telah menjadi sumber korupsi di negeri ini. "Akan ada 100.000 orang yang nanti mengepung DPR," kata Permadi.

Mantan staf Badan Intelejen Strategis (BAIS), Laksamana Pertama (purn) Mulyo Wibisono, menambahkan, jika memang dalam waktu dekat terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Yudhoyono mundur, hal itu sebagai waktu yang tepat.

"Di Jakarta ada sekitar 22.000 polisi, dan kalau demonstrasinya terjadi di tiga titik, polisi akan bingung mengamankannya," katanya.


PenulisKhaerudin
EditorAgus Mulyadi

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X