Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendiknas Kembali Jadi Kemendikbud

Kompas.com - 15/10/2011, 18:52 WIB
Hindra Liu

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Pada reshuffle atau penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengubah nomenklatur atau penamaan kementerian. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diproyeksikan menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional akan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Sabtu (15/10/2011).

"Ada perubahan struktur organisasi dan nomenklatur di kementerian pariwisata. Ada satu gerakan dan perkembangan ekonomi dunia yang relatif baru yang disebut ekonomi kreatif yang Presiden minta digarap dengan sangat keras. Ini sedang difinalisasikan sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi gerakan ekonomi besar karena seperti diketahui, capaiannya sangat baik," kata Jero.

Jero mengatakan, sumbangan ekonomi kreatif terhadap perolehan devisa negara sangat besar, yaitu sekitar Rp 80 triliun. Penempatan ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan devisa negara hingga Rp 100 triliun.

Terkait hal kebudayaan, kata Jero, hal tersebut dapat disatukan ke dalam kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sebelumnya, Presiden menunjuk Inspektur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) Sapta Nirwandar menjadi Wakil Menbudpar. Selain itu, Presiden juga menunjuk Irjen Kemendiknas Musliar Kasim sebagai Wakil Mendiknas bidang pendidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

    Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

    Nasional
    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Nasional
    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    Nasional
    Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Nasional
    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    Nasional
    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Nasional
    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Nasional
    Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

    Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

    Nasional
    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Nasional
    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Nasional
    Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Nasional
    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Nasional
    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    Nasional
    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com