Camar Bulan Minim Infrastruktur

Sambas, Kompas - Kampung Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sangat minim infrastruktur, terutama jalan dan sarana kesehatan. Infrastruktur jalan dari ibu kota kecamatan juga sangat memprihatinkan.

Kompas mendapati infrastruktur dasar yang sangat memprihatinkan itu saat mengunjungi Camar Bulan, Rabu (12/10). Untuk mencapai Temajuk dan Camar Bulan, pengendara hanya bisa menggunakan mobil hingga ke Paloh. Dari Paloh, perjalanan diteruskan dengan menyewa sepeda motor dengan ongkos Rp 400.000. Namun, perjalanan darat itu tergantung kondisi pasang dan surut laut serta sungai.

Jalan dari Cermai, Paloh, sejauh 30 kilometer ke Camar Bulan sedang dibuka, tetapi masyarakat harus menunggu air laut surut, yakni pukul 09.00-13.00 dan pukul 18.00-20.00. Namun, surut air laut sulit diprediksi. Perlu waktu dua jam dari Paloh hingga ke Camar Bulan.

Kepala Desa Temajuk Mulyadi mengatakan, infrastruktur jalan yang belum tersedia itu menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan di Paloh karena tidak ada dokter di Temajuk. ”Kasus ibu meninggal saat hendak melahirkan terjadi beberapa kali,” katanya.

Warga Kampung Temajuk Besar, Desa Temajuk, Ismid Mustafa (54), mengatakan, penyakit yang sering diderita warga adalah malaria. ”Saya terpaksa harus berobat ke Paloh karena di Temajuk tidak ada obat walaupun ada mantri dan bidan. Kalau sudah berurusan dengan sakit, ongkosnya sangat mahal,” kata Ismid.

Rosadi (38), warga Camar Bulan, mengatakan, selain menyulitkan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang belum tersedia itu juga menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok melambung. ”Kalau harus beli bahan kebutuhan pokok dari Paloh, harga beras bisa mencapai Rp 11.000 per kilogram. Maka, sebagian warga membeli kebutuhan pokok ke Teluk Melano, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, karena harganya selisih Rp 1.000-Rp 2.000 per kilogram,” kata Rosadi.

Rabu siang, Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Geerhan Lantara mengunjungi Temajuk menggunakan helikopter. Gerhan melihat posisi patok 54 di Temajuk serta patok 104 di Camar Bulan dan mencocokkannya dengan GPS. ”Patok 54 di Temajuk dan 104 di Camar Bulan sesuai perjanjian Indonesia dan Malaysia tahun 1978, tidak ada yang bergeser,” katanya.

Terkait pengembangan wilayah perbatasan termasuk juga penjagaan pulau-pulau terluar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal mengatakan, paradigmanya mesti diubah dari pendekatan teritorial keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur harus diutamakan.

”Selama ini penyaluran dana alokasi khusus (DAK) hanya berdasar pada pendapatan asli daerah (PAD). Padahal, daerah-daerah tertinggal semestinya mendapat porsi DAK yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar.

”Upaya menjaga kedaulatan perlu didukung dengan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan,” ujarnya.

Berkaitan dengan peningkatan wilayah perbatasan, kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kalimantan Timur Adri Patton, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) semestinya diberi porsi otoritas khusus. (AHA/ABK/LKT/PRA)