Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Kirim Tim Perunding soal Perbatasan

Kompas.com - 12/10/2011, 12:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mengirim tim untuk melakukan perundingan dengan Malaysia terkait kasus di perbatasan di Kalimantan Barat.

Menurut Marty, pemerintah hanya mengirim tim untuk memperbaiki patok di perbatasan. Saat ini, kata dia, ada dua patok yang hilang. "Satu patah, satu tenggelam di bawah air (abrasi)," kata Marty di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Dikatakan Marty, tak perlu ada perundingan kedua negara lantaran sudah ada perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda dan Inggris tahun 1861. Titik koordinat masing-masing negara, tambah dia, juga sudah disepakati tahun 1978 berdasarkan satelit.

"Jadi batas-batasnya sudah diketahui tinggal penegasan di lapangan. Patok bisa dibentuk kembali karena koordinatnya sudah ada. Jadi, perbatasan negara bukan hanya berdasarkan patokan. Semua sudah ada titik koordinatnya. Kalau ada oknum-oknum yang menggeser atau pindahkan, itu ada mekanisme dan prosedur untuk menyelesaikannya," jelas Marty.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan sikap reaktif pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto terkait apa yang dia ungkap. Berdasarkan data yang dimiliki, Hasanuddin menyebut Malaysia mencaplok wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk.

Dikatakan Hasanuddin, Malaysia menguasai hampir 1.500 hektare di wilayah Camar Bulan. Selain itu, di Tanjung Datuk kehilangan seluas 800 meter garis pantai. "Tadinya saya pikir yang marah pemerintah Malaysia. Tapi yang marah kok Menkopolhukam," kata dia.

Menurut Hasanuddin, pemerintah seharusnya meminta data yang dia miliki lalu mengkroscek ke lapangan sebelum mengeluarkan pernyataan. Selain itu, lanjut politisi PDI-P itu, yang dihadapi pemerintah seharusnya klaim dari Malaysia, bukan dirinya.

Seperti diberitakan, Komisi I akan melakukan peninjauan lapangan akhir pekan ini untuk mengumpulkan lebih banyak data. Setelah itu, Komisi I akan memanggil pemerintah untuk meminta klarifikasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.