Pemerintah Tak Kirim Tim Perunding soal Perbatasan

Kompas.com - 12/10/2011, 12:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mengirim tim untuk melakukan perundingan dengan Malaysia terkait kasus di perbatasan di Kalimantan Barat.

Menurut Marty, pemerintah hanya mengirim tim untuk memperbaiki patok di perbatasan. Saat ini, kata dia, ada dua patok yang hilang. "Satu patah, satu tenggelam di bawah air (abrasi)," kata Marty di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Dikatakan Marty, tak perlu ada perundingan kedua negara lantaran sudah ada perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda dan Inggris tahun 1861. Titik koordinat masing-masing negara, tambah dia, juga sudah disepakati tahun 1978 berdasarkan satelit.

"Jadi batas-batasnya sudah diketahui tinggal penegasan di lapangan. Patok bisa dibentuk kembali karena koordinatnya sudah ada. Jadi, perbatasan negara bukan hanya berdasarkan patokan. Semua sudah ada titik koordinatnya. Kalau ada oknum-oknum yang menggeser atau pindahkan, itu ada mekanisme dan prosedur untuk menyelesaikannya," jelas Marty.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan sikap reaktif pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto terkait apa yang dia ungkap. Berdasarkan data yang dimiliki, Hasanuddin menyebut Malaysia mencaplok wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk.

Dikatakan Hasanuddin, Malaysia menguasai hampir 1.500 hektare di wilayah Camar Bulan. Selain itu, di Tanjung Datuk kehilangan seluas 800 meter garis pantai. "Tadinya saya pikir yang marah pemerintah Malaysia. Tapi yang marah kok Menkopolhukam," kata dia.

Menurut Hasanuddin, pemerintah seharusnya meminta data yang dia miliki lalu mengkroscek ke lapangan sebelum mengeluarkan pernyataan. Selain itu, lanjut politisi PDI-P itu, yang dihadapi pemerintah seharusnya klaim dari Malaysia, bukan dirinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, Komisi I akan melakukan peninjauan lapangan akhir pekan ini untuk mengumpulkan lebih banyak data. Setelah itu, Komisi I akan memanggil pemerintah untuk meminta klarifikasi.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.