Pemerintah Tak Kirim Tim Perunding soal Perbatasan

Kompas.com - 12/10/2011, 12:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mengirim tim untuk melakukan perundingan dengan Malaysia terkait kasus di perbatasan di Kalimantan Barat.

Menurut Marty, pemerintah hanya mengirim tim untuk memperbaiki patok di perbatasan. Saat ini, kata dia, ada dua patok yang hilang. "Satu patah, satu tenggelam di bawah air (abrasi)," kata Marty di gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10/2011).

Dikatakan Marty, tak perlu ada perundingan kedua negara lantaran sudah ada perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda dan Inggris tahun 1861. Titik koordinat masing-masing negara, tambah dia, juga sudah disepakati tahun 1978 berdasarkan satelit.

"Jadi batas-batasnya sudah diketahui tinggal penegasan di lapangan. Patok bisa dibentuk kembali karena koordinatnya sudah ada. Jadi, perbatasan negara bukan hanya berdasarkan patokan. Semua sudah ada titik koordinatnya. Kalau ada oknum-oknum yang menggeser atau pindahkan, itu ada mekanisme dan prosedur untuk menyelesaikannya," jelas Marty.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan sikap reaktif pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto terkait apa yang dia ungkap. Berdasarkan data yang dimiliki, Hasanuddin menyebut Malaysia mencaplok wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk.

Dikatakan Hasanuddin, Malaysia menguasai hampir 1.500 hektare di wilayah Camar Bulan. Selain itu, di Tanjung Datuk kehilangan seluas 800 meter garis pantai. "Tadinya saya pikir yang marah pemerintah Malaysia. Tapi yang marah kok Menkopolhukam," kata dia.

Menurut Hasanuddin, pemerintah seharusnya meminta data yang dia miliki lalu mengkroscek ke lapangan sebelum mengeluarkan pernyataan. Selain itu, lanjut politisi PDI-P itu, yang dihadapi pemerintah seharusnya klaim dari Malaysia, bukan dirinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, Komisi I akan melakukan peninjauan lapangan akhir pekan ini untuk mengumpulkan lebih banyak data. Setelah itu, Komisi I akan memanggil pemerintah untuk meminta klarifikasi.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Bentuk Antisipasi Terburuk yang Dialami Pasien Covid-19

Nasional
Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Ditentukan Hari Ini, Rencana Pelonggaran PPKM Level 4 Dinilai Belum Tepat Dilakukan

Nasional
Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Tak Ada Perusakan, Laporan KPK ke Polisi soal Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Janggal

Nasional
Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Nasional
UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X