Hafiz Tersangka, Hanya untuk Pengalihan Isu

Kompas.com - 11/10/2011, 17:03 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshari sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2009 di Halmahera Barat dianggap sebagai upaya pengalihan isu.

Penilaian itu disampaikan Anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, A Malik Haramain, Selasa (11/10/2011). "Saya menduga penetapan ini sebagai bentuk pengalihan dari isu pemalsuan surat MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.

Keanehan itu, lanjut Malik, terlihat dari kecepatan polisi dalam menangani kasus tersebut. Sementara penanganan kasus surat palsu MK begitu lamban. Hingga kini, polisi belum juga menetapkan otak pemalsuan surat MK.

Meski demikian, Panja Mafia Pemilu akan mencoba mendalami kasus pemalsuan surat sertifikat rekapitulasi penghitungan suara KPU Halmahera Barat. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui lebih jauh keterlibatan KPU pusat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

    Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

    Nasional
    Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

    Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

    Nasional
    Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

    Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

    Nasional
    5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

    5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

    Nasional
    Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

    Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

    Nasional
    Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

    Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

    Nasional
    Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

    Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

    Nasional
    Undang-undang Penipuan Online

    Undang-undang Penipuan Online

    Nasional
    Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

    Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

    KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

    Nasional
    2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

    2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

    Nasional
    KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

    KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

    Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

    Nasional
    LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

    LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.