Kejagung Tegaskan Ketua KPU Tersangka

Kompas.com - 11/10/2011, 15:47 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka atas Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary benar-benar telah dilakukan oleh Mabes Polri.

Hal ini disampaikan karena, sejak isu tersebut bergulir, terjadi informasi yang simpang siur. Mabes Polri membantah pernyataan Wakil Jaksa Agung Darmono yang menyebutkan Polri telah menetapkan Hafiz Anshary menjadi tersangka dalam kasus kasus pemalsuan surat hasil Pemilu Legislatif 2009 untuk daerah pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara.

"Saya berniat untuk memperjelas masalah ini sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran di masyarakat dan tidak menyebutkan bahwa Wakil Jaksa Agung Darmono memberikan keterangan tak berdasar. Saya pertegas, benar Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dalam surat tersebut ada nama tersangka, Prof AHA dan kawan-kawan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Noor Rachmad dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (11/10/2011).

Noor juga menunjukkan surat tertanggal 27 Juli 2011 yang dikirimkan pada Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2011. Dalam surat bernomor B/81-DP/VII/2011 Dit Pidum tertera jelas nama Hafiz Anshary di atasnya sebagai tersangka.

"Ini surat resminya. Surat ini ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Polisi Agung Sabar Santoso," jelas Noor sambil memegang selembar surat SPDP itu dan menunjukkan kepada wartawan.

Ia juga menyatakan, Kejaksaan Agung telah menunjuk secara resmi tim jaksa yang bertugas memantau perkembangan penyidikan (P16).

Ditanya mengenai bantahan Bareskrim Polri terkait penetapan tersangka Hafiz Anshary, ini jawaban Noor. "Monggo, silakan bantahan. Tapi, inilah informasi yang sudah saya sampaikan," tukasnya.

Simpang siur

Status tersangka atas Ketua KPU simpang siur sepanjang sore kemarin. Direktur I Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso, Senin (10/10/2011), menyampaikan, Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) tertanggal 15 Agustus 2011 ke Kejaksaan Agung.

Dalam SPDP disebut, Hafiz ditetapkan tersangka sejak 15 Agustus 2011 lalu. Hafiz dikenakan Pasal 263 dan Pasal 266 KUH-Pidana tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik.

Gugatan diajukan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, Dapil Halmahera Barat, Maluku Utara, Muhammad Syukur Mandar. Pihak tergugat tidak hanya Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, tapi juga komisioner KPU I Gede Putu Artha, Endang Sulastri, Syamsul Bahri, dan Abdul Aziz.

Dalam jumpa pers di Gedung DPR 5 Juli 2011 lalu, Syukur mengatakan pelaporan pimpinan dan komisioner KPU karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait hasil Pemilu 2009, yang didasari pada kriteria.

Senin malam, Kepala Badan dan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman membantah bahwa Hafiz telah ditetapkan sebagai tersangka. "Belum ditetapkan sebagai tersangka, SPDP dikirim ke Kejagung atas laporan polisi Syukur Mandar, terhadap terlapor ketua KPU," ujar Sutarman melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin.

Bahkan, hingga pagi tadi Sutarman kembali menegaskan bahwa Hafiz belum menjadi tersangka karena belum ada saksi-saksi yang diperiksa, termasuk Syukur. Ia juga menegaskan belum ada bukti cukup untuk penetapan tersangka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Dibolehkan Nasdem Pilih Cawapresnya Sendiri, Siapa yang Ditunjuk?

Anies Dibolehkan Nasdem Pilih Cawapresnya Sendiri, Siapa yang Ditunjuk?

Nasional
Soal Tragedi Kanjuruhan, Airlangga: Seluruh Panitia Harus Dimintai Pertanggungjawaban

Soal Tragedi Kanjuruhan, Airlangga: Seluruh Panitia Harus Dimintai Pertanggungjawaban

Nasional
Polri: Penahanan 5 Tersangka Pembunuhan Brigadir J Sementara Tetap di Rutan Polri

Polri: Penahanan 5 Tersangka Pembunuhan Brigadir J Sementara Tetap di Rutan Polri

Nasional
Kapolri dan Panglima TNI Didesak Periksa Anggotanya yang Bertugas Saat Tragedi Kanjuruhan

Kapolri dan Panglima TNI Didesak Periksa Anggotanya yang Bertugas Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Jejak Kiprah Politik Anies Baswedan, dari Konvensi Demokrat hingga Didukung Nasdem

Jejak Kiprah Politik Anies Baswedan, dari Konvensi Demokrat hingga Didukung Nasdem

Nasional
Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Nasdem Usung Anies: Beliau Bilang Bagus

Surya Paloh Ungkap Respons Jokowi soal Nasdem Usung Anies: Beliau Bilang Bagus

Nasional
Harta Kekayaan Anies yang Jadi Capres Nasdem Capai Rp 10,9 Miliar

Harta Kekayaan Anies yang Jadi Capres Nasdem Capai Rp 10,9 Miliar

Nasional
Tim Pencari Fakta Targetkan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai 2-3 Pekan

Tim Pencari Fakta Targetkan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai 2-3 Pekan

Nasional
Mahfud MD Pimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Mahfud MD Pimpin Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Tindak Prajurit Anarkis di Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Tindak Prajurit Anarkis di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies 1 Bulan Lebih Cepat, Surya Paloh: Lihat Cahaya Bulan Bintang

Nasdem Deklarasikan Anies 1 Bulan Lebih Cepat, Surya Paloh: Lihat Cahaya Bulan Bintang

Nasional
Pemerintah Akan Berikan 'Trauma Healing' untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pemerintah Akan Berikan "Trauma Healing" untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Usung Anies Baswedan Jadi Capres, Surya Paloh Sebut Nasdem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ke Malang, Menko PMK dan Mensos Beri Santunan untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

Ke Malang, Menko PMK dan Mensos Beri Santunan untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Dua Hari ke Depan

Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Dua Hari ke Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.