Indonesia Dianggap Serahkan Wilayah

Jakarta, Kompas - Pemerintah dianggap lalai dalam menjaga perbatasan Indonesia dengan Malaysia di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bahkan, Indonesia dianggap menyerahkan sebagian wilayahnya itu kepada Malaysia. Padahal, batas wilayah kedua negara tersebut pada masa penjajahan Belanda dan Inggris sudah sangat jelas.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Senin (10/10), di Jakarta. Hasanuddin, mantan Sekretaris Militer Presiden, yang kini menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melakukan investigasi ke Kalimantan Barat. Modus di Sipadan-Ligitan berulang di Camar Bulan dan Tanjung Datu.

Dirunut dari sejarah, sebenarnya tak ada masalah perbatasan di antara kedua negara. Pasalnya, menurut Hasanuddin, merujuk perjanjian Belanda dan Inggris saat masing-masing menjajah Indonesia dan Malaysia, telah disepakati garis batas sesuai dengan yang tercantum pada peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Sambas Borneo, dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935. ”Masalah muncul karena Indonesia dengan nota kesepahaman antara tim Border Committee mengubah garis batas itu,” katanya.

Perubahan garis batas itu menempatkan patok baru yang tidak sesuai dengan peta tua yang menjadi rujukan semula. Akibatnya, Indonesia kehilangan 1.499 hektar lahan di Camar Bulan dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu. Ada pergeseran garis sejauh 3,3 kilometer dari patok A 104 yang lama dirusak Malaysia ke garis baru yang dibuat Indonesia dan Malaysia tahun 1975.

Di Tanjung Datu, patok baru dibuat sejauh 800 meter dari patok lama. Malaysia juga mendirikan suar yang dibuat tahun 1978 dan 1990 yang diduga sebagai tempat patok A 4 versi Malaysia. Patok segitiga, peninggalan Belanda, kini berada di Pantai Sei Pasir Berumput yang diklaim sebagai wilayah Malaysia. ”Padahal, di laut itu ada sumber daya berupa timah, minyak, dan gas,” ujar Hasanuddin.

Kelalaian ini nyata. Kondisi di lapangan menunjukkan wilayah tersebut terletak jauh, sekitar 150 kilometer dari Sambas. Jalan yang ditempuh pun tidak baik. Di sisi Malaysia, jalan yang dimilikinya lebih mulus. Warga di daerah itu pun lebih banyak berinteraksi dengan Malaysia.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin, di Jakarta, mengakui, persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia sudah berlangsung lama. Persoalan itu masih akan dibahas.

Sebaliknya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan, wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan merupakan salah satu outstanding boundary problems (daerah perbatasan yang masih bermasalah). Permasalahan di Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam perundingan di The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committee. JIM melakukan pertemuan tahunan. Pertemuan akhir tahun ini diadakan di Indonesia.

Tak ada perpindahan patok

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta media membuktikan pengambilalihan wilayah Indonesia oleh Malaysia di perbatasan Sarawak-Kalimantan Barat. Ia juga menolak menanggapi pernyataan Hasanuddin.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menambahkan, tidak ada perpindahan patok di perbatasan Indonesia-Malaysia. ”Ada abrasi laut yang menghilangkan patok A-1 di Tanjung Datu. Demikian pula ada kerusakan patok lain. Namun, tak ada penggeseran patok oleh pihak lain secara sengaja,” katanya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo menyatakan, tidak perlu emosi menanggapi laporan dugaan pengambilalihan wilayah Indonesia. Kedua negara harus duduk bersama membicarakan hal itu. (EDN/ONG/PRA/INA)