Ini Klarifikasi Kemenlu Soal Batas Wilayah RI

Kompas.com - 10/10/2011, 19:45 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri menegaskan tidak ada satu patok batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di daerah Kalimantan Barat yang bergeser. Hal tersebut disampaikan Menlu Marty Natalegawa pada konferensi pers di Gedung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemananan di Jakarta, Senin (10/10/2011).

"Sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia, yang menyangkut masalah kesepakatan perbatasan tidak ada lagi perbedaan. Karena rujukan perjanjian antara Inggris dan Belanda tahun 1892, 1915, 1928 hingga 1978 sudah jelas mengatur mengenai batas wilayah kita dan Malaysia," ujar Marty.

Sebelumnya, pada Minggu (9/10/2011) kemarin, TB Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh Komisi I DPR, wilayah RI di Camar Bulan Malaysia hilang 1400 hektar dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi. Bahkan, menurut Hasanuddin, Malaysia sudah membangun taman nasional dan budidaya penyu di dua daerah tersebut.

Dikatakan Marty, daerah Tanjung Datu ditandaI dengan koordinat A-01. Menurut Marty, berdasarkan pemeriksaan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, patok-patok tersebut memang sudah banyak yang rusak karena tergerus abrasi.

"Jadi bukan karena ada yang sengaja menyusup dan memindahkan pilar atau patok ini. Tapi karena kondisi alam, terkena abrasi dari air laut," kata Marty.

Karena beberapa patok terkena abrasi, lanjut Marty, antara pemerintah Indonesia dan Malaysia lantas menentukan letak pilar A-01 baru. Menurutnya, Malaysia menetapkan tiga meter dari titik A-01, sedangkan indonesia menetapkan jarak referensi itu tujuh meter dari titik awal.

"Tapi titik antara Malaysia dan indonesia itu bukan untuk menggantikan A-01. Itu hanya untuk referensi. Meskipun sudah abrasi, dan pilarnya hancur, lenyap, atau hilang tetapi kordinatnya tetap ada," jelas Marty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, untuk wilayah Camar Bulan, lanjut Marty, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menetapkan di titik koordinat A-104. Dikatakan Marty, berdasarkan hasil pantauan Bakosurtanal, patok dalam daerah tersebut dalam keadaan rusak di bagian pangkal atas. Namun, berbeda dengan A-01, patok di titik ini tetap berada lokasi sesuai dengan perjanjian 78.

"Kami mengetahui ada informasi bahwa ada patok A-104 lainnya, seolah-olah ada dua. Tapi setelah tim teknis melakukan pengecekan batu yang dianggap masyarakat sebagai patok A-104, batu itu adalah bongkahan bekas pengadukan patok itu sendiri," jelas Marty.

Oleh karena itu, lanjut Marty, perbatasan wilayah RI dan Malaysia di dua daerah tersebut sampai sejauh ini tidak ada masalah. Ia mengatakan, jika memang benar ada informasi mengenai batas wilayah tersebut telah dicaplok oleh Malaysia, informasi tersebut harus dijelaskan secara detail dan rinci.

"Jadi intinya, memang ada pengerusakan dan pergeseran patok, tetapi bukan digeser oleh pihak manapun. Sudah ada perjanjian oleh Belanda dan Inggris pada 1978 itu, dan itu terus dijadikan rujukan mengenai perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia dari tahun 1891 sampai sekarang," tegas Marty. e

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan e-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.