Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Ditanya soal Penganggaran Wisma Atlet

Kompas.com - 10/10/2011, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng mengaku ditanya seputar penganggaran Wisma Atlet SEA Games oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu disampaikan Andi seusai menjalani pemeriksaan selama hampir dua jam di KPK. Andi diperiksa sebagai saksi untuk Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet.

"Saya ditanya soal penganggaran, kira-kira penganggarannya bagaimana dan sebagainya," katanya di gedung KPK Jakarta, Senin (10/10/2011).

Saat ditanya soal aliran dana ke DPR terkait penganggaran proyek senilai Rp 191 miliar itu, Andi enggan berkomentar. "Sebagian sudah saya jawab waktu di persidangan," katanya.

Kebijakan seputar keuangan SEA Games termasuk pembangunan Wisma Atlet diputuskan di Komisi X DPR. Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Menpora pada tahun lalu menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) SEA Games dan Para SEA Games. Panja tersebut diketuai Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin NS.

Dalam rapat panja, Menpora mengajukan usulan Nota Keuangan Perubahan APBN 2010 untuk Kemenpora Rp 350 miliar. Selanjutnya Menpora mengusulkan tambahan sebesar Rp 2,2 triliun di luar Rp 350 miliar untuk SEA Games dan Para SEA Games. Namun, dana tambahan yang disetujui pada akhirnya hanya Rp 600 miliar.Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, hari ini KPK juga memeriksa Mahyuddin.

Sebelumnya, Andi pernah diperiksa terkait kasus ini juga pada 31 Mei lalu. Saat itu dia dimintai keterangan sebagai saksi untuk Sekretaris Menteri Pemuda dan Olaharaga nonaktif Wafid Muharam.

Dalam kasus ini, Wafid pernah mengakui adanya peran Andi. Sebagai Sesmenpora, Wafid mengaku bukan pengambil keputusan sehingga menyerahkan keputusan kepada Andi saat Nazaruddin menawarkan adanya anggaran terkait proyek SEA Games dan Hambalang.

Saat memberikan keterangan di persidangan Wafid, Andi mengaku beberapa kali menerima kunjungan Nazaruddin, Ketua Komisi X Mahyuddin, dan anggota Badan Anggaran DPR Angelina Sondakh, Mirwan Amir, serta Wayan Koster di kantornya, Kementerian Pemuda dan Olahrga.

Namun, pertemuan dengan para anggota dewan itu, diakui Andi hanya sebatas silaturahmi. Tidak ada pembicaraan mengenai proyek dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

Andi juga mengakui selaku Menpora dia mengetahui soal proyek Wisma Atlet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com