Dokumen Bocor Sebelum Diundangkan

Kompas.com - 07/10/2011, 00:08 WIB
Penulis Orin Basuki
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com Dokumen Peraturan Menteri Keuangan yang diduga telah disalahgunakan oleh enam (bukan lima seperti diberitakan sebelumnya) pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan diperkirakan telah bocor sebelum diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Padahal, setiap aturan setingkat menteri hanya dapat dipublikasikan setelah dimasukkan ke berita negara oleh Menteri Hukum dan HAM.

"PMK (peraturan menteri keuangan) itu seharusnya belum beredar. PMK itu berisi pendistribusian jumlah dana untuk daerah-daerah dan bagaimana pengalokasiannya. PMK itu ada proses diundangkan dulu di Menhuk dan HAM. Saat itu, di Menhuk dan HAM masih dalam proses dimasukkan ke berita negara," ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Kamis (6/10/2011).

"Yang membuat kami sangat kecewa adalah, pada saat ini PMK belum selesai diproses oleh Menhuk dan HAM, sudah ada pihak luar yang memegang dokumen itu. Menurut kami, itu sesuatu yang prinsip, melanggar aturan, dan itu yang ingin kami tertibkan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, ada enam PNS Kementerian Keuangan yang diberhentikan sementara dari pekerjaannya karena dicurigai telah membocorkan dokumen penting. Mereka harus diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sehingga tidak boleh aktif dalam pekerjaannya untuk sementara.

Agus menegaskan, sementara ini pihaknya baru menerapkan sanksi kedisiplinan. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada pelanggaran yang lebih berat, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi yang lebih berat lagi.

"Pelanggaran ini terjadi karena membocorkan dokumen yang sudah ditandatangani menteri keuangan, namun belum resmi di Menhuk dan HAM. Rancangan PMK itu mungkin sudah ada sejak APBN ditetapkan karena jumlah anggaran yang diatur di PMK tersebut ikut disetujui (DPR) bersama dengan pengesahan Undang-Undang APBN. Namun, kalau Menhuk dan HAM belum disahkan, tetap tidak boleh keluar dulu," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.