Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: Jika KPK Dibubarkan, Publik Akan Marah

Kompas.com - 06/10/2011, 18:13 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai gagasan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sekadar wacana yang tidak akan terjadi. Menurut anggota Komisi II DPR tersebut, publik akan merasa terganggu jika sejumlah tudingan terhadap KPK sampai ke arah pembubaran lembaga antikorupsi tersebut.

"Jadi, kalau misalnya ada yang mau membubarkan KPK, civil society akan bangkit, mereka akan marah, dan hal itu tentunya akan sangat memukul sekali. Dan, kita juga sekarang bertanya apakah ada orang yang dapat melawan civil society?" ujar Ramadhan seusai mengikuti diskusi di Galeri Kafe TIM, Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Pendapat tersebut diungkapkan Ramadhan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fachri Hamzah. Dalam rapat konsultasi di DPR pada Senin (3/10/2011), Fachri sempat mengaku bahwa ia yang mendesak agar KPK dibubarkan. Menurut dia, di negara demokrasi tidak ada lembaga yang superbody.

Ramadhan mengatakan, daripada terus menimbulkan polemik, lebih baik beberapa pihak terkait saat ini memfokuskan bagaimana cara memperkuat KPK. Ia menilai, dalam permasalahan tersebut, harus dapat dibedakan antara perorangan dan secara kelembagaan.

"Saya lihat di Twitter, debat mengenai persoalan ini tetap tinggi mendapat perhatian dari masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana PKS menyelesaikan masalah internalnya. Biar mereka saja yang urus itu," kata Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan, Partai Demokrat sepenuhnya mendukung agar KPK tidak dibubarkan. Menurut dia, jika ingin melakukan perbaikan, semestinya yang harus dilakukan adalah memperkuat, bukan dengan cara langsung dibubarkan.

"Sama saja kalau dengan DPR. Kalau di DPR ada yang brengsek, itu benar, tapi kan tidak semuanya. Lalu, apa mau kita bubarkan DPR itu? Jadi, kalau dikatakan ada masalah-masalah di internal KPK, ya diselesaikan. Mereka juga kan punya kode etik yang mengatur itu semua," tutur Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com