Bambang: Gagasan Pembubaran KPK Tak Sungguh-sungguh

Kompas.com - 05/10/2011, 02:03 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai pernyataan Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi III dari F-PKS, mengenai gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan puncak kekecewaan terhadap kinerja lembaga antikorupsi tersebut.

KPK, menurut Bambang, terkesan lamban dalam menangani kasus besar dan menyentuh sumbu kekuasaan. "Apa yang Fahri lakukan adalah suatu bentuk kekecewaan, tidak sungguh-sungguh dia mengatakan seperti itu. Kalau memang KPK itu kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, buat apa kita bela," ujar Bambang kepada wartawan di Hotel Harris, Jakarta, Selasa (4/10/2011).

Bambang menegaskan, KPK seharusnya dapat bekerja memberantas kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, berbagai kasus besar mengenai tindak pidana korupsi banyak mengalami kebuntuan dalam penanganan KPK.

"Sampai sekarang kasus Century tidak jelas. Nazaruddin tidak jelas. Mafia pajak juga tidak jelas. Ketidakjelasan ini karena melibatkan kekuasaan, orang-orang penting. Kalau kasus cere-cere, pasti cepat (direspons), seperti kasus Kemennakertrans. Cepat sekali mereka menentukan tersangka," terang Bambang.

Ketika ditanya, apakah kemunculan gagasan itu berkaitan dengan pemanggilan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR oleh KPK, Bambang menampik hal tersebut.

DPR, lanjut Bambang, tidak akan pernah menghalang-halangi KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi sampai tingkat parlemen sekalipun. "Kalau memang Banggar itu terindikasi, silakan saja diselesaikan secara hukum dan prosedur yang ada. Walaupun sejujurnya kita tidak tahu apa motif di balik pemanggilan itu, yang pasti ada miskomunikasi antara pimpinan KPK dengan DPR. Tapi, ini kan kemarin sudah cair dan selesai," tutur Bambang.

Dalam rapat konsultasi di DPR pada Senin (3/10/2011), Fahri sempat mengatakan bahwa ia yang mendesak agar KPK dibubarkan. Menurut dia, di negara demokrasi tidak ada lembaga yang superbody.

Dalam rapat yang bertujuan untuk membahas polemik pascapemeriksaan empat anggota pimpinan Badan Anggaran DPR di KPK tersebut hadir pula pimpinan KPK, Kepala Polri, Jaksa Agung, pimpinan Komisi III, dan pimpinan fraksi.

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Busyro Muqqodas mengatakan, pihaknya tidak terganggu dengan pernyataan Fahri tersebut. Bahkan, Busyro mempersilakan kepada Fraksi PKS untuk menempuh semua jalur yang diatur dalam undang-undang untuk membubarkan KPK.

Menurut Busyro, pihaknya hanya menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang. KPK, kata Busyro, akan bekerja sungguh-sungguh tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. "Namun, jika misalnya serius, Pak Fahri mempunyai agenda pembubaran KPK, silakan saja lewat Fraksi PKS, dan seterusnya. Apa boleh buat kalau memang mau dibubarkan," kata Busyro.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

    Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

    Nasional
    Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

    Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

    Nasional
    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Nasional
    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Nasional
    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Nasional
    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Nasional
    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    Nasional
    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    Nasional
    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    Nasional
    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Nasional
    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Nasional
    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Nasional
    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X