Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Tidak Ada Perintah dari Saya

Kompas.com - 03/10/2011, 16:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengaku tidak terlibat sama sekali dalam kasus percobaan suap Rp 1,5 miliar yang melibatkan dua pejabat kementeriannya.

Hal itu disampaikan Muhaimin seusai menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam di Komisi Pemberantasan Korupsi. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di kementeriannya.

"Tidak pernah ada perintah dari saya, tidak ada pembicaraan langsung ataupun tidak langsung dengan saya," kata Muhaimin di Gedung KPK Jakarta, Senin (3/10/2011).

Kasus dugaan suap PPID Transmigrasi melibatkan dua pejabat Kemennakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, beserta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati.

Ketiga tersangka diduga melakukan percobaan suap terhadap Muhaimin. Menurut Muhaimin, dirinya juga tidak terkait dengan proyek PPID. Sebab, program tersebut tidak masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemennakertrans.

"Karena itu (tadi) saya jelaskan semua, semoga saya dukung KPK, dukung semua untuk menuntaskan semua," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengatakan akan menjadikan perkara yang melibatkan pejabat kementeriannya ini sebagai pelajaran demi perbaikan di Kemennakertrans.

"Saya jadikan momentum ini sebagai perbaikan dan penataan penjagaan agar tidak terjadi hal-hal di Kemennakertrans seperti yang pernah terjadi," ungkapnya.

Terkait dengan penyidikan kasus ini, KPK juga memeriksa unsur Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, hari ini. Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara besok, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    Nasional
    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com