Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamsil Akui Putuskan DPI Rp 500 Miliar

Kompas.com - 03/10/2011, 09:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung mengakui, dirinya bersama Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey yang memutuskan alokasi anggaran Rp 500 miliar berikut 19 proyek untuk dana percepatan infrastruktur (DPI) di Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, keputusannya memimpin rapat itu memang karena pembagian tugas bersama Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng dan Wakil Ketua Nirwan Amir.

Demikian disampaikan Tamsil Linrung kepada Kompas pagi ini, Senin (3/10/2011). Ia bersama Olly sedang dalam perjalanan menuju Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memenuhi panggilan sebagai saksi kasus tersebut.

"Benar, saya bersama Poli yang memutuskan dan memimpin rapat tersebut, karena itu memang pembagian tugas. Namun, alokasi Rp 500 miliar dan rincian 19 proyek tidak diputusakan oleh kami. Akan tetapi keputusan bersama pemerintah. Sebab, dana pagu senilai Rp 980 miliar terlalu besar, sehingga dikurangi menjadi Rp 500 miliar," ujarnya.

Sedangkan mengenai rincian 19 proyek dana percepatan infrastruktur itu, yang menentukan Kemenakertrans sendiri. "Jadi bukan DPR yang menenentukan sebagaimana diberitakan," tambahnya.

Mengenai calo DPR yang bernama Aco, Tamsil mengakui sebagai temannya sewaktu masih mahasiswa. Namun, dia tidak tahu mengenao apa yang dilakukan Aco.

"Seharusnya kalau ada orang orang yang mengaku mengenal dia atau mengaku saudaranya, sebaiknya konfirmasikan dulu kepada saya. Karena belum tahu saya mengetahui atau menyetujuinya," demikian Tamsil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com