Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Anggota Banggar Disebut

Kompas.com - 01/10/2011, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran mulai memverifikasi dugaan keterlibatan lebih dari 10 nama anggota DPR dari berbagai partai politik terkait praktik mafia anggaran di Badan Anggaran dan komisi-komisi di DPR. Hasilnya, menyebutkan keterlibatan nama-nama di Badan Anggaran dan anggota komisi-komisi di DPR menyangkut sejumlah proyek di sebagian besar Indonesia Timur dengan nilai ratusan miliar dan modus yang berbeda-beda.

Demikian diungkapkan deklarator Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran Zainal Bintang dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida secara terpisah di Jakarta, Sabtu (1/10/2011).

Laode dan Zainal Bintang, Kamis (29/9) lalu, mendirikan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran untuk menjembatani warga korban mafia anggaran di lingkungan pejabat kementerian dan anggota DPR. Pos Pengaduan berada di samping ruang kerja Laode Ida di lantai delapan Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Hingga kini sudah tercatat 20 pengaduan melalui telepon maupun yang datang langsung ke Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran. Pos Pengaduan belum bisa menyebutkan lebih dari 10 nama tersebut karena belum diverifikasi secara langsung. "Misalnya, ada pimpinan Badan Anggaran DPR yang disebut-sebut bekerjasama dengan anggota DPR lainnya untuk berbagi informasi proyek. Akibatnya, warga sudah terlanjur bayar uang muka proyek Rp 1,2 miliar. Akan tetapi, sampai sekarang,proyeknya tidak pernah ada," kata Zainal.

Menurut Zainal, warga yang menjadi korban sekarang menuntut pengembalian dana tersebut. Laode memberikan contoh lain. Yaitu, ada anggota komisi di DPR, yang membuat janji-janji kepada pejabat dinas di daerah untuk membayar Rp 5 miliar bagi proyek penanggulangan bencana. Namun, sampai sekarang, daerahnya itu tidak pernah dapat anggaran proyek tersebut.

"Akhirnya, daerah kesulitan menutup kas daerah yang sudah terpakai Rp 5 miliar. Jalan keluarnya, rekanan daerah dimintai tolong menutup kas daerah sebelum dipersoalkan oleh DPRD setempat," kata Laode.

Menurut Zainal, pengaduan lainnya masih terus diverifikasi. "Kami akan verifikasi dengan nama-nama yang disebut, sebelum diserahkan ke Badan Kehormatan DPR yang terkait etika DPR dan ke aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkait tindak pidana," tambah Zainal.

Didukung pengacara

Laode mengatakan, Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran akan diperkuat dengan sejumlah pengacara dan pakar anggaran serta pakar sosial politik untuk memverifikasi setiap pengaduan.

"Pos Pengaduan Praktik Mafian Anggaran adalah hak konstitusional anggota DPD yang sudah dipilih rakyat. Sebab, kami ingin mengetahui modus penyimpangan anggaran yang bisa merusak moral birokrasi dan mencegah korupsi tersebut agar ada perubahan dalam mekanisme anggaran," demikain Laode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com