Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, Tamsil dan Olly Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 29/09/2011, 12:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Unsur pimpinan Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey menyatakan akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan Senin pekan depan. KPK telah menerima kepastian soal kehadiran keduanya tersebut.

"Sudah ada, kesepakatan konfirmasi bahwa baik Bapak Olly maupun Pak Tamsil akan hadir, mereka akan memberika keterangan," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (29/9/2011).

KPK menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Tamsil dan Olly Senin pekan depan. Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedianya, Tamsil dan Olly dimintai keterangan kemarin. Namun keduanya menolak hadir. Pekan lalu KPK juga memeriksa Tamsil, Olly, dan dua unsur pimpinan Banggar lainnya yakni Michael Markus Mekeng dan Mirwan Amir.

Menurut Johan, para pimpinan Banggar dimintai keterangan terkait pembahasan APBN. Buntut dari pemeriksaan pekan lalu tersebut, Banggar DPR menunda pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah.

Banggar juga meminta pimpinan DPR mengadakan rapat bersama KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Atas permintaan tersebut, pimpinan DPR mengundang pimpinan KPK mengikuti rapat konsultasi APBN di DPR hari ini. Namun pimpinan KPK menolak hadir dengan alasan menjaga kredibilitas.

"Dengan menimbang KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Depnakertrans di mana di antaranya memeriksa empat anggota DPR yang juga pimpinan Banggar," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com