Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, KPK Tak Penuhi Undangan DPR

Kompas.com - 29/09/2011, 10:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Denny Kailimang menilai, adalah tepat jika Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan tidak menghadiri undangan rapat konsultasi terkait pembahasan RAPBN yang digelar pimpinan DPR, Kamis (29/9/2011) ini.

"Undangan itu dapat dilihat sebagai bentuk intervensi DPR terhadap KPK. Pimpinan DPR juga telah bertindak reaktif dengan mengundang KPK ke pertemuan itu," kata Denny.

Pertemuan yang rencananya digelar sekitar pukul 13.00 itu adalah untuk menyamakan persepsi terkait pembahasan RAPBN. Rencananya, pertemuan juga diikuti Kepala Polri dan Jaksa Agung. Pertemuan itu digelar setelah Selasa pekan lalu KPK memanggil empat pimpinan Badan Anggaran DPR untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Empat pimpinan Badan Anggaran itu adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Olly Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan).

Sehari setelah pemanggilan itu, Badan Anggaran DPR mengembalikan pembahasan RAPBN 2012 ke pimpinan DPR karena merasa tidak lagi nyaman untuk membahasnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan, pimpinan KPK tidak dapat memenuhi panggilan pimpinan DPR karena ingin menjaga kredibilitas KPK dan DPR. Pimpinan KPK juga telah memberitahukan ketidakhadirannya ini kepada pimpinan DPR melalui surat.

Denny menilai, pemanggilan KPK terhadap pimpinan Badan Anggaran DPR merupakan tidakan pro justisia. Upaya pemanggilan yang langsung dilakukan kepada empat pimpinan Badan Anggaran, berikut pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan itu merupakan bagian dari strategi pengusutan oleh KPK.

"Tidak ada pelangggaran hukum dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan KPK ketika memanggil pimpinan Badan Anggaran DPR. Jadi, mengapa pimpinan DPR harus memanggil pimpinan KPK untuk melakukan rapat konsultasi?" tanya Denny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com