Tepat, KPK Tak Penuhi Undangan DPR

Kompas.com - 29/09/2011, 10:12 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Denny Kailimang menilai, adalah tepat jika Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan tidak menghadiri undangan rapat konsultasi terkait pembahasan RAPBN yang digelar pimpinan DPR, Kamis (29/9/2011) ini.

"Undangan itu dapat dilihat sebagai bentuk intervensi DPR terhadap KPK. Pimpinan DPR juga telah bertindak reaktif dengan mengundang KPK ke pertemuan itu," kata Denny.

Pertemuan yang rencananya digelar sekitar pukul 13.00 itu adalah untuk menyamakan persepsi terkait pembahasan RAPBN. Rencananya, pertemuan juga diikuti Kepala Polri dan Jaksa Agung. Pertemuan itu digelar setelah Selasa pekan lalu KPK memanggil empat pimpinan Badan Anggaran DPR untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Empat pimpinan Badan Anggaran itu adalah Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Olly Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan).

Sehari setelah pemanggilan itu, Badan Anggaran DPR mengembalikan pembahasan RAPBN 2012 ke pimpinan DPR karena merasa tidak lagi nyaman untuk membahasnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan, pimpinan KPK tidak dapat memenuhi panggilan pimpinan DPR karena ingin menjaga kredibilitas KPK dan DPR. Pimpinan KPK juga telah memberitahukan ketidakhadirannya ini kepada pimpinan DPR melalui surat.

Denny menilai, pemanggilan KPK terhadap pimpinan Badan Anggaran DPR merupakan tidakan pro justisia. Upaya pemanggilan yang langsung dilakukan kepada empat pimpinan Badan Anggaran, berikut pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan itu merupakan bagian dari strategi pengusutan oleh KPK.

"Tidak ada pelangggaran hukum dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan KPK ketika memanggil pimpinan Badan Anggaran DPR. Jadi, mengapa pimpinan DPR harus memanggil pimpinan KPK untuk melakukan rapat konsultasi?" tanya Denny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

    Nasional
    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

    Nasional
    Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

    Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

    Nasional
    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

    Nasional
    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

    Nasional
    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

    Nasional
    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

    Nasional
    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

    [POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

    Nasional
    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

    Nasional
    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.