Badan Anggaran Sandera Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah menyandera seluruh rakyat Indonesia terkait keputusan menghentikan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 .

Pasalnya, pembahasan RAPBN itu menyangkut seluruh rakyat. Demikian dikatakan Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) saat diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu ( 28/9/2011 ).

Menurut Danang, perlawanan luar biasa dari Badan Anggaran maupun DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran KPK mulai mengusik Badan Anggaran yang menurutnya sarat kepentingan koruptif. Sebelumnya, tak ada yang mengusik Badan Anggaran karena publik sulit mengakses informasi selama pembahasan anggaran.

"Dulu KPK menangani korupsi Bupati, Gubernur, mantan menteri. Terakhir, walaupun tanpa sengaja, menangani penyuapan lalu berujung pada Banggar (Badan Anggaran). Di situ lah pusat korupsi politik. Mau ngerampok yah langsung ke pusat. Mau ngerampok emas yah ke toko emas. Sekarang KPK mulai masuk ke ruang-ruang yang tertutup makanya perlawananya luar biasa," kata dia.

Dikatakan Danang, jika tidak terungkap kasus penyuapan di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penyimpangan di Badan Anggaran tak akan terbongkar. Pasalnya, kata dia, tidak akan terlihat penyimpangan jika hanya melihat dalam proses tender.

"Proses tender kalau dilihat semua baik-baik saja. Korupsi politik mulai terjadi dari pembahasan anggarannya," ujar Danang.

Seperti diberitakan, belum ada perkembangan berkaitan dengan dihentikannya pembahasan RAPBN 2012 itu. Badan Anggaran masih menunggu tindak lanjut pimpinan badan legislatif sesuai surat yang dikirim pimpinan Badan Anggaran.

Pimpinan DPR akan melakukan pembicaraan dengan Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kepala Polri untuk membicarakan keluhan Banggar itu.