Pekan Depan, KPK Panggil Lagi Tamsil dan Olly

Kompas.com - 28/09/2011, 15:34 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua unsur pimpinan Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Olly Dondokambey (Fraksi PDI-Perjuangan) pada Senin (3/10/2011) pekan depan setelah keduanya tidak memenuhi panggilan KPK hari ini.

Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kita akan buat surat panggilan resmi," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (28/9/2011). Menurut Johan, pihaknya telah mendapat konfirmasi bahwa Olly akan memenuhi panggilan pemeriksaan pekan depan. Sementara konfirmasi dari Tamsil, Johan mengaku belum tahu.

"Tadi sudah ada konfirmasi, Pak Olly akan datang, tapi kita tetap akan melayangkan surat panggilan resmi," katanya.

Sedianya dua unsur pimpinan Badan Anggaran itu menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Namun, keduanya sepakat tidak hadir. Tamsil mengatakan bersedia memenuhi panggilan KPK setelah rapat konsultasi pembahasan RAPBN 2012 antara pimpinan DPR, KPK, Jaksa, dan Polri berlangsung pada Kamis (29/8/2011).

Sementara, Olly mengaku tidak mendapatkan surat panggilan untuk pemeriksaan hari ini. Terkait surat panggilan, Johan mengakui bahwa KPK memang tidak mengirimkan surat resmi kepada keduanya. Sebab, pada pemeriksaan pekan lalu menurut Johan, Tamsil mengatakan bahwa surat tersebut tidak perlu.

Dia juga menegaskan, KPK tidak memeriksa Badang Anggaran sebagai institusi. Dalam kasus ini yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK adalah per orangan unsur pimpinan Badang Anggaran. "Ditanya soal mekanisme penganggaran APBN," tutur Johan.

Pekan lalu, KPK juga memeriksa dua unsur pimpinan Badang Anggaran lainnya yakni Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) dan Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar). Seusai pemerisaan Mekeng mengaku ditanya soal fungsi Badang Anggaran .

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

    Pansus Buka Peluang Rampungkan Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Hari Ini

    Nasional
    Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

    Jokowi: Sudah 297,5 Juta Dosis Vaksin yang Disuntikkan, Indonesia Nomor 4 di Dunia

    Nasional
    Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

    Kasus Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Sekda hingga Ajudan Rahmat Effendi

    Nasional
    GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

    GFP: Militer Indonesia Terkuat Ke-15 di Dunia, di Atas Australia hingga Israel

    Nasional
    Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

    Waspada Lonjakan Omicron, Imbauan Kembali WFH hingga Tunda Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

    Jumlah Kematian Akibat Covid-19 Meningkat 29,03 Persen dalam 2 Minggu Terakhir

    Nasional
    Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

    Kemendagri: Sebar Dokumen Kependudukan Tanpa Hak, Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

    Nasional
    Sejumlah Anggota 'Tim Advance' Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

    Sejumlah Anggota "Tim Advance" Umrah Positif Omicron Sepulang dari Saudi

    Nasional
    Taspen Life Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kejagung Tak Terkait Perusahaan Induk

    Taspen Life Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Kejagung Tak Terkait Perusahaan Induk

    Nasional
    Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

    Pemerintah Hentikan Sementara Pemberangkatan Umrah

    Nasional
    PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Airlangga Sebut 238 Kabupaten/Kota Level Satu

    PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Airlangga Sebut 238 Kabupaten/Kota Level Satu

    Nasional
    Kunjungi Jawa Barat, Jokowi Hadiri Dies Natalis Unpar hingga Tinjau Proyek Kereta Cepat

    Kunjungi Jawa Barat, Jokowi Hadiri Dies Natalis Unpar hingga Tinjau Proyek Kereta Cepat

    Nasional
    Selfie E-KTP Jadi NFT di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan oleh Pemulung Data

    Selfie E-KTP Jadi NFT di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan oleh Pemulung Data

    Nasional
    Perkembangan Omicron Makin Cepat, Evaluasi PPKM Jadi Seminggu Sekali

    Perkembangan Omicron Makin Cepat, Evaluasi PPKM Jadi Seminggu Sekali

    Nasional
    Kasus Omicron Meningkat, Luhut: Pengetatan Mobilitas Kita Jadikan Opsi Terakhir

    Kasus Omicron Meningkat, Luhut: Pengetatan Mobilitas Kita Jadikan Opsi Terakhir

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.