Tamsil Nyatakan Tak Perlu Surat Panggilan

Kompas.com - 28/09/2011, 14:59 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengakui pihaknya memang tidak mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap unsur pimpinan Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey untuk hari ini.

Sebab, menurut Johan, pada pemeriksaan pekan lalu kedua unsur pimpinan itu sepakat diperiksa. Bahkan, Tamsil menyatakan kepada penyidik KPK tidak perlu mengirimkan surat panggilan.

"Kesepakatan Jumat lalu dengan penyidik, bahkan sempat ditawarkan apakah Rabu ini perlu dibuat surat panggilan atau tidak, dijawab Pak Tamsil tidak perlu karena sudah ada kesepakatan," kata Johan di gedung KPK Jakarta, Rabu (28/9/2011).

KPK menjadawalkan pemeriksaan terhadap Tamsil dan Olly hari ini sebagai saksi terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hingga berita ini diturunkan, Tamsil dan Olly belum tampak datang ke gedung KPK. Sebelumnya kedua unsur pimpinan Badan Anggaran itu mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan KPK. Bahkan Olly mengatakan bahwa panggilan KPK kali ini bukanlah pemeriksaan melainkan untuk menghimpun sejumlah data dan dokumen terkait pembahasan anggaran yang dilakukan Badan Anggaran .

Sementara, Tamsil menyatakan bersedia dimintai keterangan KPK setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR, KPK, Polri, dan Kejaksaan berlangsung, besok (Kamis, 29/9/2011).

Terkait sentimen Badan Anggaran terhadap pemeriksaan KPK, Johan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan kewajiban sebagai penegak hukum. KPK tidak memeriksa Badan Anggaran sebagai instansi melainkan per orangan pimpinan Badan Anggaran. "Mungkin terjadi kesalahpahaman saja, perlu dikasihtau KPK menjalankan fungsi penegakkan hukum, yang diperiksa bukan instansi tapi orang per-orang," kata Johan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini KPK menetapkan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemennakertrans I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan, dan perwakilan PT Alam Jaya Papua Dharnawati sebagai tersangka.

Ketiganya diduga mencoba menyuap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dengan alat bukti uang Rp 1,5 miliar. Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati mengungkapkan adanya dugaan aliran dana ke Badan Anggaran.

Menurut Farhat, kliennya dimintai fee 10 persen oleh dua tersangka lainnya yang katanya akan diberikan kepada Badan Anggaran dan Kementrian sebagai syarat agar PT Alam Jaya Papua mendapatkan proyek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

PPKM Level 3 se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

Nasional
Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Nasional
Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Nasional
PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

Nasional
Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Nasional
Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

Nasional
Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Nasional
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Nasional
Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas Jelang dan Saat Libur Nataru

Pemerintah Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas Jelang dan Saat Libur Nataru

Nasional
2.000 Rumah Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Jokowi Perintahkan Relokasi

2.000 Rumah Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru, Jokowi Perintahkan Relokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.