Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teroris Harus Disikapi sebagai Musuh Bersama

Kompas.com - 27/09/2011, 20:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj mengatakan kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak pernah ditolerir oleh ajaran Islam. Menurut Said, berbagai tindak kekerasan agama yang sering dilakukan oleh teroris merupakan kejahatan yang tidak bisa diampuni dari sisi manapun dan dapat merusak kesucian agama itu sendiri.

"Semuanya harus menyikapi teroris itu sebagai musuh bersama. Sebab tindakan-tindakan seperti itu jelas berlawanan dengan kitab suci kita yang sangat tegas dan tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap beragama. Dan kekerasan itu sangat tidak ditolerir sedikit pun dengan sejarah Islam," kata Said saat melakukan jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (27/9/2011) malam.

Lebih lanjut, Said menuturkan, perihal jihad yang sering jadikan alasan dalam melakukan tindakan radikal tersebut, seharusnya tidak juga dapat dibenarkan. Menurut Said, dalam pengartian Islam sesungguhnya, jihad seharusnya berjuang semaksimal mungkin untuk menuju kebaikan bagi umat Islam.

"Sekali lagi kita harus waspada. Karena rupanya jaringan Cirebon masih berkeliaran, di mana sebagian besar dilakukan oleh generasi-generasi muda. Dan konon mereka masih bersenjata. Yang dicari tempat-tempat ibadah, maupun masjid dan non masjid," kata Said.

Lebih lanjut, Said pun mengaku heran, mengapa saat ini generasi muda sangat mudah dimasuki oleh doktrin-doktrin sesat. Menurut Said, berbagai-berbagai doktrin seperti adanya doktrin 'bidadari cantik' yang akan menunggu di surga ketika melakukan jihad, hanya isapan jempol belaka.

"Karena yang namanya menghilangkan nyawa orang itu hukumnya haram dan sangat dosa besar. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menghilangkan nyawa, baik orang lain, maupun dirinya sendiri. Kehidupan dan nyawa ini hak Tuhan, jadi begitu dia mati seperti itu, sudah jelas dia mati konyol," tutur Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com